Amien Rais Ingin "People Power", Ma'ruf Amin Sebut Jangan Tiru Negara Lain

Kompas.com - 01/04/2019, 21:03 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat menghadiri Kongres Santri dan Rapat Kerja Nasional, Forum Santri Nasional, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat menghadiri Kongres Santri dan Rapat Kerja Nasional, Forum Santri Nasional, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2019).

SUMENEP, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyayangkan pernyataan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut akan menggunakan kekuatan massa jika ada kecurangan pemilu.

Amien tidak mau membawa perkara kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi karena tak ada gunanya.

Ma'ruf mengatakan seharusnya Amien Rais memahami mekanisme di negara ini. Apalagi dia pernah menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Pak Amien Rais kan bekas ketua MPR, sudah mengerti cara penyelesaiannya, kok kenapa jadi people power?" kata Ma'ruf di Lapangan Ahmad Yani, Sumenep, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Amien Rais Minta KPU Revisi DPT Pemilu 2019, jika Tidak...

Ma'ruf mengatakan hal ini sama saja seperti ancaman. Jika benar-benar dilakukan, dampak yang ditimbulkan akan panjang. Gejolak di masyarakat akan sangat sulit dipadamkan.

"Kita jangan tiru negara lain. Kalau itu terjadi, sulit memadamkannya. Jangan kita biarkan ada gejolak masyarakat, membuat ketakutan, jangan sampai ada," kata dia.

"Kalau ada kecurangan kan bisa dilaporkan, ada mekanismenya. Enggak perlu ancam- ancam. Jangan lah kita sesama bangsa pakai ancam-ancaman," tambah dia.

Baca juga: KPU: Pengerahan Massa Tak Akan Ubah Hasil Pemilu

Sebelumnya, Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais, menyebut, tak akan membawa sengketa hasil pemilu ke MK jika menemukan potensi kecurangan. Langkah itu dinilai Amien tidak berguna.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK. Nggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah," ucap Amien Rais di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019), seperti dikutip Tribunnews.com.

"Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," tambah dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X