Kompas.com - 01/04/2019, 17:47 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.  ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ACapres nomor urut 01 Joko Widodo mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 sekaligus petahana, Joko Widodo, dinilai memiliki pergeseran dalam cara pandang perihal hubungan internasional Indonesia antara Pemilu 2014 dengan 2019.

Hal itu disampaikan Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic dan International Studies (CSIS) Indonesia, Shafiah Muhibat, dalam acara diskusi di kantornya, Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Pada Pemilu 2014, Shafiah menuturkan cara pandang Jokowi terhadap hubungan internasional lebih pada aspek geopolitik yang berbasis teritorial.

"Jadi ketika 2014 beliau (Jokowi) menyampaikan sifatnya lebih geopolitik yang teritorial, beliau menyampaikan poros maritim dunia, Samudra Hindia, Samudra Pasifik," kata Shafiah.

Baca juga: Dari Debat Keempat, Kedua Paslon Dinilai Miliki Pendekatan Hubungan Internasional yang Berbeda

"Jadi seperti melihat geopolitik dari kawasan-kawasan penting ini, yang kurang penting mungkin tempat lain," lanjut dia.

Berkaca dari hal tersebut, ia pun mengaku menunggu-nunggu ketika Jokowi menyinggung soal poros maritim dunia saat debat keempat pada Sabtu (30/3/2019).

Namun, setelah debat, terlihat perbedaan cara pandang Jokowi yang lebih memprioritaskan pada aspek kemajuan teknologi.

Baca juga: Dalam Hubungan Internasional, Jokowi Sebut Indonesia Harus Tegak Bermartabat

"Beliau (Jokowi) melihat hubungan internasional itu harus dikaji dari, ada negara yang cepat mengikuti teknologi, cyber, dan sebagainya, ada negara yang harus catch up ke sana, dan kita harus bisa memanfaatkan negara-negara yang memiliki kecepatan teknologi tadi," tuturnya.

Debat tersebut mempertemukan capres nomor urut 01, Joko Widodo, dengan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Tema yang dibahas terdiri dari ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.