Kompas.com - 01/04/2019, 15:18 WIB
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Sandiaga Uno (kedua kanan) serta Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional Amien Rais (kanan) berfoto bersama saat konsolidasi nasional Aliansi Pencerah Indonesia (API) bersama eksponen Muhammadiyah di Jakarta, Minggu (3/3/2019). Dalam pidatonya Prabowo berbicara soal kebocoran anggaran di Indonesia. ANTARA FOTO/Tim Media Prabowo-Sandi/GP/ama. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTACalon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Sandiaga Uno (kedua kanan) serta Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional Amien Rais (kanan) berfoto bersama saat konsolidasi nasional Aliansi Pencerah Indonesia (API) bersama eksponen Muhammadiyah di Jakarta, Minggu (3/3/2019). Dalam pidatonya Prabowo berbicara soal kebocoran anggaran di Indonesia. ANTARA FOTO/Tim Media Prabowo-Sandi/GP/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyesalkan pernyataan Amien Rais yang menyebut, membawa perkara kecurangan pemilu ke MK tak ada gunanya.

Menurut Fajar, pernyataan ini sama dengan penghinaan terhadap lembaga hukum.

"Dengan mengatakan 'membawa perkara kecurangan Pemilu ke MK tak ada gunanya', ini yang patut disesalkan," kata Fajar saat dikonfirmasi, Senin (1/4/2019).

"Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikkan kerja keras seluruh komponen MK selama ini untuk menguatkan public trust terhadap MK," sambungnya.

Baca juga: Elektabilitas Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Versi 6 Lembaga

Fajar mengatakan, membawa atau tak membawa perkara sengketa hasil pemilu ke MK merupakan hak peserta pemilu. Hak ini boleh digunakan dan boleh juga tidak dipakai.

Namun demikian, sesuai konstitusi, ada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

"Dan MK merupakan lembaga negara yang berwenang memutus sengketa hasil pemilu, termasuk jika ada dalil kecurangan yang mencederai demokrasi pemilu," kata Fajar.

Baca juga: Hashim: Prabowo Menang, 7 Menteri untuk PAN, PKS 6, Demokrat Masih Dipertimbangkan

Sebelumnya, Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais, menyebut, tak akan membawa sengketa hasil pemilu ke MK jika menemukan potensi kecurangan. Langkah itu dinilai Amien tidak berguna.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK. Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah," ucap Amien Rais di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019), seperti dikutip Tribunnews.com.

"Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Nasional
Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Nasional
Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.