Saksi Sebut Uang Ratusan Juta kepada Pejabat SPAM PUPR untuk Dana Operasional

Kompas.com - 01/04/2019, 13:33 WIB
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin digiring petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018). KPK menetapkan delapan orang tersangka operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin digiring petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018). KPK menetapkan delapan orang tersangka operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Jemy Paundanan mengakui pernah diperintah oleh atasannya untuk menyerahkan uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Uang yang diberikan kepada pejabat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu totalnya sejumlah Rp 780 juta.

Hal itu dikatakan Jemy saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/4/2019).

"Pak Donny bilang, tolong dipinjamkan dulu untuk operasional. Pak Donny PPK proyek Toba 1. Pak Donny minta kasbon," ujar Jemy kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Staf Pengusaha Akui Beri Rp 500 Juta ke Pejabat PUPR Lampung Jelang Lebaran

Awalnya, menurut Jemy, Donny meminta Rp 50 juta. Kemudian, Direktur Utama PT WKE Budi Suharto memerintahkan pemberian uang Rp 100 juta.

Kemudian, berikutnya dilakukan penyerahan uang Rp 630 juta kepada Donny.

"Semua perintah Pak Budi, untuk operasional," kata Jemy.

Jemy bersaksi untuk empat terdakwa, yakni Direktur Utama PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Dalam kasus ini, keempat terdakwa diduga menyuap empat pejabat yang bekerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Kasus Korupsi Sistem Penyediaan Air Minum, KPK Panggil Pejabat PUPR di Sumut dan Papua

Selain Anggiat, tiga pejabat lain yang diduga menerima uang yakni, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah.

Kemudian, Kasatker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Menurut jaksa, uang diduga diberikan dengan maksud agar para pejabat itu tidak mempersulit pengawasan proyek, sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek di lingkungan Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR.

Proyek itu yang dikerjakan oleh PT WKE dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X