Saksi Sebut Uang Ratusan Juta kepada Pejabat SPAM PUPR untuk Dana Operasional

Kompas.com - 01/04/2019, 13:33 WIB
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin digiring petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018). KPK menetapkan delapan orang tersangka operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOPejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin digiring petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018). KPK menetapkan delapan orang tersangka operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Jemy Paundanan mengakui pernah diperintah oleh atasannya untuk menyerahkan uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Uang yang diberikan kepada pejabat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu totalnya sejumlah Rp 780 juta.

Hal itu dikatakan Jemy saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/4/2019).

"Pak Donny bilang, tolong dipinjamkan dulu untuk operasional. Pak Donny PPK proyek Toba 1. Pak Donny minta kasbon," ujar Jemy kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Staf Pengusaha Akui Beri Rp 500 Juta ke Pejabat PUPR Lampung Jelang Lebaran

Awalnya, menurut Jemy, Donny meminta Rp 50 juta. Kemudian, Direktur Utama PT WKE Budi Suharto memerintahkan pemberian uang Rp 100 juta.

Kemudian, berikutnya dilakukan penyerahan uang Rp 630 juta kepada Donny.

"Semua perintah Pak Budi, untuk operasional," kata Jemy.

Jemy bersaksi untuk empat terdakwa, yakni Direktur Utama PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Dalam kasus ini, keempat terdakwa diduga menyuap empat pejabat yang bekerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Kasus Korupsi Sistem Penyediaan Air Minum, KPK Panggil Pejabat PUPR di Sumut dan Papua

Selain Anggiat, tiga pejabat lain yang diduga menerima uang yakni, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah.

Kemudian, Kasatker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Menurut jaksa, uang diduga diberikan dengan maksud agar para pejabat itu tidak mempersulit pengawasan proyek, sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek di lingkungan Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR.

Proyek itu yang dikerjakan oleh PT WKE dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X