KPU dan Peserta Pemilu Diminta Aktif Edukasi Pemilih untuk Tekan Angka Golput

Kompas.com - 01/04/2019, 13:00 WIB
Warga melintas di depan mural tentang pemilu 2019 di Pasar baru Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (6/03/2019). Mural tersebut mengangkat tema mengajak warga untuk mensukseskan pemilu pada 17 April 2019 dengan berpartisipasi dan tidak Golput. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/hp. ANTARRA FOTO/AKBAR TADOWarga melintas di depan mural tentang pemilu 2019 di Pasar baru Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (6/03/2019). Mural tersebut mengangkat tema mengajak warga untuk mensukseskan pemilu pada 17 April 2019 dengan berpartisipasi dan tidak Golput. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengkritisi adanya gerakan golput

Menurut Titi, di era seperti saat ini, masyarakat yang memilih golput bisa menjadi lebih terbuka bukan hanya karena kemajuan teknologi, tetapi juga karena sistem demokrasi. Fenomena ini di satu sisi menunjukkan iklim demokrasi yang bebas.

"Hanya dalam pemilu yang bebas dan terbuka, gerakan golput bisa mengekspos dirinya. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di negara otoriiter dan fasis," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Megawati Sebut Golput Sebagai Pengecut

Namun demikian, demokrasi yang sehat ini seharusnya diperkuat oleh masyarakat dengan ikut mengambil peran dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden, juga calon legislatif.

Untuk menekan angkat golput, menurut Titi, ada sejumlah langkah yang bisa diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dinilai harus punya peran aktif dalam upaya ini.

"KPU harus mengintensifkan sosialisasi, diseminasi, dan penjangkauan publik soal proses pemilu yang berlangsung dan pentingnya hak pilih mereka di pemilu," ujar Titi.

Menurut Titi, KPU harus memastikan agar tidak ada pemilih yang tidak terlayani dengan baik atau dipersulit pemenuhan hak pilihnya.

Oleh karenanya, secara administratif jangan sampai ada pemilih yang terhambat administrasi pemilu sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Penting bagi KPU untuk menggandeng pemangku kepentingan lain dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

"Pelibatan organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, dan komunitas untuk berpartisipasi dana mengedukasi pemilih tentang esensi pemilu," katanya.

Baca juga: Relawan Jokowi-Maruf: Ada Gerakan yang Giring Massa untuk Golput di Kabupaten Bandung

Lebih dari itu, peserta pemilu juga seharusnya mengevaluasi diri soal cara-cara berkampanye dan berpolitik mereka. Partai harus aktif meyakinkan dan mempromosikan kader-kader terbaik mereka yang berkompetisi di pemilu.

"Dengan juga membuat komitmen terbuka bahwa mereka akan berkampanye dan berpemilu secara berintegritas, bersih, dan anti korupsi. Tidak akan menyebar politik uang apalagi fitnah, dan hoaks pemilu," kata Titi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X