Kompas.com - 01/04/2019, 05:46 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim relawan Jokowi Cakra 19 Andi Widjajanto menilai, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo lebih memahami substansi permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan dibanding calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Andi menanggapi debat capres putaran keempat kemarin malam.

"Jokowi lebih paham TNI daripada Prabowo," kata Andi dalam keterangan tertulis, Minggu (31/3/2019).

Andi berpendapat, Jokowi bisa menjelaskan dengan rinci tentang gelar baru TNI seperti Kogab, Divisi 3, Koops AU 3, dan Armada 3.

Baca juga: Tanggapi Budaya ABS, Hasto Sebut Jokowi Cek Laporan dengan Blusukan

Selain itu, capres petahana juga mampu menjelaskan tentang gelar satuan terpadu TNI di Natuna, Morotai, Saumlaki, Biak.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mampu menjelaskan paradigma investasi pertahanan yang mengubah belanja militer untuk pembelian senjata menjadi alokasi anggaran untuk membangun industri pertahanan.

"Ini menunjukkan Jokowi memiliki visi dan komitmen untuk menguatkan TNI untuk menghadapi Perang Teknologi-Perang Siber masa depan. Sementara, Prabowo cenderung tidak percaya teknologi," kata Andi yang juga pengamat pertahanan ini.

Andi juga menilai Prabowo tidak paham intelijen strategis. Intelijen strategis, kata Andi, merumuskan Perkiraan Keadaan (Kirka) dan membuat beberapa skenario ke depan yang dijadikan salah satu pertimbangan untuk membuat kebijakan oleh presiden.

Kirka ini ditulis dibahas secara rutin di Rakor Intel di Kemhan dan TNI yang dilakukan setiap awal tahun untuk membantu perumusan kebijakan di tahun itu.

"Sebagai mantan perwira yang lama bertugas di Kopassandha, aneh banget kalau Prabowo tidak paham fungsi intelijen strategis," ujar Andi.

Baca juga: Jusuf Kalla: Jokowi Itu Pemimpin yang Demokratis

Sebelumnya, dalam debat keempat dengan tema keamanan dan pertahanan, Jokowi memaparkan telah menerapkan gelar pasukan di empat titik di Indonesia.

"Penting sekali gelar pasukan yang terintegrasi, artinya kita tidak jawasentris, kita perintahkan untuk membagun divisi di Gowa, divisi di Biak dan Sorong. Titik pinggir semua terjaga, radar maritim kita radar udara kita sudah mengetahui wilayah kita 100 persen," ungkap Jokowi.

Sementara, Prabowo menyatakan sektor pertahanan Indonesia masih lemah karena negara tidak memiliki uang. Karena itu, menurut dia, menambah anggaran di sektor pertahanan sangatlah penting. Namun dengan catatan yaitu menghentikan kebocoran anggaran dan korupsi.

Kompas TV Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengawali kampanye hari ini di lapangan karebosi Makasar, Sulawesi Selatan. Pendukung dan relawan Jokowi-Maruf Amin terlihat antusias dalam kampanye hari ini Jokowi yang berada di atas panggung juga terlihat melayani ajakan berfoto dengan pendukungnya. Dalam orasinya Jokowi yang didampingi antara lain oleh ketua dewan pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, menceritakan dukungannya dalam pemerintahan yang telah berjalan selama empat setengah tahun ini. #JokoWidodo #Pilpres2019 #TKNJokowiMaruf
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Nasional
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Nasional
Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Nasional
Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Nasional
KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.