JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos memandang, mulai ada kesadaran pemerintah dan masyarakat sipil untuk melawan berbagai bentuk intoleransi.
Bonar berkaca pada kecenderungan penurunan jumlah tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sejak tiga tahun terakhir.
Data Setara Institute menunjukkan, pada tahun 2016 terjadi 270 tindakan pelanggaran KBB.
Baca juga: Setara Institute: 2018, 202 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Terjadi
Kemudian pada 2017, jumlahnya menurun menjadi 201 tindakan. Di tahun 2018 ada kenaikan menjadi 202 tindakan pelanggaran KBB.
Menurut Bonar, salah satu momentum bangkitnya kesadaran itu adalah seusai Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Peristiwa Pilgub DKI memang membuat orang menjadi terpolarisasi, tetapi di sisi lain menimbulkan kesadaran baru. Pemerintah menyadari bahwa memang ini seperti api dalam sekam. Isu yang perlu ditangani dengan cermat," kata Bonar dalam paparannya di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Minggu (31/3/2019).
Baca juga: Ini Rekomendasi Setara Institute untuk Tangkal Radikalisme di Kalangan ASN
Menurut dia, pemerintah pusat sudah mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan intoleransi.
Sebab, kata dia, salah satu aktor negara yang sering melakukan intoleransi adalah pemerintah daerah.
"Bukan rahasia lagi juga ada kepentingan elektoral, kecenderungannya Pemda melakukan pembiaran bahkan mengakomodir suara-suara dari kelompok intoleran," ujarnya.
Baca juga: Setara Institute: Tidak Ada Perbaikan Signifikan Soal Penegakan HAM
Selain itu, pemerintah juga menggiatkan forum komunikasi umat beragama di setiap daerah.
Kemudian pemerintah melalui sejumlah kementerian menghadirkan sejumlah program kerja untuk mencegah intoleransi sejak dini.
"Meskipun masih banyak program seremoni, tetapi setidaknya banyak memberikan perhatian untuk bagaimana kita bersama masyarakat menyadari pentingnya hidup bersama secara damai dan harmonis," kata Bonar.
Baca juga: Catatan Setara Institute soal Kebesaran Soeharto: Jenderal Besar hingga Diktator Kejam
Di sisi lain, Bonar menyoroti tumbuhnya kesadaran masyarakat.
Meskipun gejala intoleransi mulai menyentuh level pedesaan, kelompok masyarakat sipil yang melawan intoleransi semakin tumbuh.
"Peristiwa Pilgub DKI kemarin memberi kesadaran bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk mencegah polarisasi terjadi secara tajam yang merusak integrasi nasional, sehingga muncul kelompok masyarakat sipil yang berinisiatif bicara toleransi, Pancasila, kebhinekaan dan sebagainya. Itu luar biasa," ujarnya.
Baca juga: Jakarta Masih Masuk dalam 10 Kota dengan Nilai Toleransi Rendah Versi Setara Institute
Pemerintah dan masyarakat sipil dinilai mulai mampu menangkal permainan politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, dan ancaman ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Bonar berharap pemerintah dan masyarakat bisa menggenjot momentum ini dengan memaksimalkan langkah-langkah yang konkret dan berkesinambungan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.