JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan isu keamanan di Papua tidak dibicarakan dalam debat keempat pada Sabtu (30/3/2019).
Isu tersebut dinilainya penting karena berkaitan dengan kesatuan bangsa dan diplomasi Indonesia.
"Sayang sekali isu krusial seperti pendekatan keamanan dalam negeri Papua tidak tersentuh, padahal pendekatan keamanan yang berlebihan menjadikan isu Papua kerap menjadi kerikil dalam sepatu diplomasi Indonesia," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/3/2019).
Baca juga: Amnesty International Nilai Ada Kejanggalan dalam Deklarasi Damai Kasus Talangsari 1989
Isu lain yang disebut luput dibahas adalah agenda reformasi sektor keamanan, seperti akuntabilitas hukum para aktor keamanan, misalnya melalui revisi Undang-Undang (UU) Peradilan Militer.
Topik ketiga yang juga disayangkan Usman karena tidak muncul yaitu terkait penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil pemerintah.
"Isu ini adalah masalah serius yang bukan hanya urusan manajemen internal TNI, tetapi juga berbahaya bagi relasi militer dan negara, bahkan bisa berimplikasi merugikan kepentingan TNI sendiri," ujarnya.
Baca juga: Amnesty International: Pensiunkan Perwira TNI Sebelum Dikaryakan
Debat tersebut mempertemukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Tema yang dibahas terdiri dari ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.