Jokowi Yakin Imbauan ke TPS Pakai Baju Putih Tak Timbulkan Konflik

Kompas.com - 31/03/2019, 14:14 WIB
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melakukan kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3/2019). KOMPAS.com/ IHSANUDDINCalon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melakukan kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

GOWA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan imbauannya agar para pendukung menggunakan baju putih ke tempat pemungutan suara ( TPS) pada pemilu 17 April 2019 mendatang tak akan menimbulkan konflik di masyarakat.

"Ya enggak (menimbulkan konflik). Sekarang saja sudah pakai baju putih kan enggak apa-apa," kata Jokowi kepada wartawan usai kampanye di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3/2019).

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pelaporan dirinya ke Badan Pengawas Pemilu oleh Advokat Cinta Tanah Air. Jokowi dilaporkan karena dianggap mengeluarkan pernyataan provokatif karena mengajak pemilih mencoblos ke TPS menggunakan baju putih.

Baca juga: Maruf: Pilih yang Gambarnya Pakai Baju Putih


Pelapor menilai imbauan Jokowi itu berpotensi memunculkan konflik antara pemilih yang berbaju putih dan tidak berbaju putih. Namun Jokowi meyakini kekhawatiran ACTA itu tak akan terjadi.

Jokowi mencontohkan saat Pilpres 2014 lalu, banyak juga pendukungnya yang menggunakan baju kotak-kotak, meskipun tak ada imbauan langsung agar menggunakan baju itu.

Namun Jokowi menegaskan saat itu tak terjadi konflik antara masyarakat yang menggunakan baju kotak-kotak dan yang tidak menggunakan.

"Dulu pakai baju kotak-kotak juga enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Sekarang pakai baju putih, baju yang sangat netral, semua orang memiliki, enggak apa-apa," kata capres petahana ini.

Baca juga: Tiba di Lokasi Debat, Jokowi Kenakan Kemeja Putih

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X