Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Kalau Semuanya Ditaruh untuk Membangun Tentara, Bagaimana Dengan Kesejahteraan Masyarakat?

Kompas.com - 31/03/2019, 10:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengkritik pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat keempat, Sabtu (30/3/2019) malam, yang hanya menekankan pada peningkatan anggaran pertahanan tanpa memedulikan aspek yang lain.

"Kalau semuanya ditaruh untuk membangun tentara, nanti bagaimana dengan kesejahteraannya masyarakat? Nanti marah dong masyarakat, semua anggaran dibesarkan untuk militer," ujar Moeldoko seusai debat yang digelar di Hotel Shangri La berlangsung.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko merasa apa yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo di bidang pertahanan sudah on the track.

Baca juga: Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Misalnya, mulai dari meningkatkan kesejahteraan prajurit, memperkuat satuan pertahanan pada wilayah-wilayah perbatasan dengan pembangunan divisi-divisi dan armada-armada baru, hingga pembelian alat utama sistem persenjataan yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan, anggaran negara sekaligus kepentingan transfer of knowledge dan transfer of technology.

"Ini memang butuh kecerdasan untuk membuat pilihan-pilihan bagi seorang pemimpin, oh di sini yang harus kita perkuat, harus kita lakukan. Tidak bisa kita fokus ke pertahanan saja," ujar Moeldoko.

Lagipula, mengulang pernyataan Jokowi pada debat Sabtu malam, peluang Indonesia jadi sasaran invasi fisik negara lain sangat kecil.

Baca juga: Moeldoko: Alhamdulillah Capres Kita Disambut Luar Biasa di Banten

Ia mencontohkan Korea Utara dan Korea Selatan. Dua negara itu dapat dikatakan memiliki peluang invasi fisik besar sehingga mau tidak mau keduanya harus membangun pertahanan sekuat mungkin.

"Di Indonesia, enggak. Kita belum bisa mendefinisikan musuh kita dengan betul. Jadi kita enggak punya musuh yang memiliki senjata nuklir," ujar Moeldoko.

Justru, yang harus diwaspadai oleh negara seperti Indonesia ini adalah kejadian-kejadian dalam negeri yang dapat dimanfaatkan asing melemahkan kekuatan Indonesia sendiri. Salah satu contohnya adalah konflik masyarakat.

Diketahui, Prabowo Subianto mengkritik anggaran pertahanan Indonesia yang dinilainya terlalu kecil.

"Di bidang pertahanan dan keamanan, kita terlalu lemah. Anggaran kita terlalu kecil," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Kritik Pernyataan Jokowi soal Tak Ada Invasi dalam 20 Tahun ke Depan

Meski, dilansir dari Katadata.co.id yang mengutip Global Fire Power (GFP), anggaran belanja militer Indonesia sebesar 6,9 miliar dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 98 triliun dengan kurs Rp 14.000 per dollar AS.

Angka tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara kedua di ASEAN setelah Singapura yang memiliki anggaran 9,7 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 135 triliun. Adapun, dari aspek kekuatan, Indonesia berada di posisi pertama ASEAN.

Sementara itu, pada peringkat global, anggaran militer Indonesia berada pada urutan ke-30 dari 157 negara. Indonesia juga berada di peringkat ke-15 dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com