Kompas.com - 30/03/2019, 23:47 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.  ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ACapres nomor urut 01 Joko Widodo mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menyatakan bahwa Indonesia telah dipercaya dunia internasional untuk mengatasi konflik di negara lain.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam debat keempat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 pada Sabtu (30/3/2019) malam.

"Kita (Indonesia) sekarang ini diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan konflik dan perang yang ada di negara-negara lain," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian memberikan dua contoh. Menurut dia, Indonesia dipercaya menengahi proses kembalinya para pengungsi Rohingya ke Rakhine State di Myanmar dan merukunkan konflik antarfaksi di Afghanistan.

Benarkah pernyataan Jokowi?

Dilansir dari situs Human Right Watch Group, Indonesia mampu menangani konflik yang berlangsung di negara bagian Rakhine, Myanmar saat terlibat pada 2017. Saat itu, Indonesia diminta PBB untuk ikut menengahi proses kembalinya pengungsi Rohingnya.

Namun, HRWG meminta Indonesia untuk tidak hanya memperkuat diplomasi dengan Pemerintah Myanmar tetapi juga terhadap kelompok militer yang berkuasa di sana.

Dalam Sidang Umum PBB pada 24 September 2018, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyatakan bahwa Indonesia masih berharap Myanmar dan Bangladesh memperkuat kerja sama untuk memulangkan para pengungsi Rohingya ke negara bagian Rakhine.

Sejak konflik kembali meletus pada 2012, para warga Rohingya memang banyak yang mengungsi ke Cox's Bazar di Bangladesh.

Tak hanya itu, Indoensia juga turut membantu mengatasi konflik di Afghanistan.

Pada 2018, Indonesia mencoba menjadi penengah atau inisator perdamaian atas konflik di Afghanistan.

Melalui Utasan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, pemerintah menyiapkan forum untuk mempertemukan ulama dan aktor penting dari tiao-tiap kabilah di Afghanistan.

Langkah pemerintah Indonesia dalam aksi perdamaian, yakni melangsungkan diplomasi sebagai negara juru damai yang memberi kontribusi bagi perdamaian dunia.

Baca juga: Jejak Indonesia dalam Diplomasi Islam Moderat di Afghanistan

Kepercayaan yang diberikan dunia internasional juga terlihat saat Indonesia kembali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia terpilih dalam pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, 8 Juni 2018.

Baca juga: Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Debat IV Pilpres 2019 Kepercayaan Menangani Konflik Luar Negeri

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X