CEK FAKTA: Jokowi Sebut Bubarkan 23 Lembaga Negara dalam 4,5 Tahun

Kompas.com - 30/03/2019, 23:16 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.  ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ACapres nomor urut 01 Joko Widodo mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

KOMPAS.com – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut selama 4,5 tahun pemerintahannya telah membubarkan 23 lembaga  untuk menyederhanakan birokrasi.

Hal itu ia sampaikan dalam sesi kedua Debat Keempat  Pilpres Sabtu (30/3/2019), saat menjawab pertanyaan tentang Pemerintahan dari moderator yang bertugas, Retno Pinasti.

“Di dalam pemerintahan 4,5 tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang ada agar lebih ramping. Lembaga lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit,” ujar Jokowi.

Benarkah jumlah yang disampaikan?

Berdasarkan dokumentasi Kompas.com, terdapat 23 lembaga pemerintah yang dibubarkan melalui sejumlah peraturan presiden, mulai dari 2014-2017.

Dua bulan setelah dilantik, pada 4 Desember 2014, melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014, terdapat 10 lembaga pemerintahan yang dibubarkan. Lembaga-lembaga itu adalah sebagai berikut:

  • Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI
  • Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Pengingkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
  • Dewan Buku Nasional
  • Komisi Hukum Nasional
  • Badan Kebijakansanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional
  • Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
  • Badan Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu
  • Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
  • Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
  • Dewan Gula Indonesia

Baca juga: Pembubaran Lembaga Non-struktural dan Dampaknya...

Selanjutnya, pada 21 Januari 2015, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, terdapat 2 lembaga pemerintahan yang dibubarkan. Lembaga-lembaga itu adalah sebagai berikut:

  • Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut
  • Dewan Nasional Perubahan Iklim

Memasuki tahun ketiga, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 membubarkan:

  • Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Baca juga: Pemerintah Akhiri Masa Tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Masih di 2016, Pemerintah kembali membubarkan 9 lembaga lain melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016. Lembaga itu adalah:

  • Badan Benih Nasional
  • Badan Pengendali Bimbingan Massal
  • Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
  • Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun
  • Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
  • Dewan Kelautan Indonesia
  • Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  • Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
  • Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Pembubaran 9 Lembaga Nonstruktural

Terakhir, pada 2017 Pemerintah kembali mengakhiri tugas dan fungsi satu lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 yang ditandatangani 2 Maret 2017.

  • Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Baca juga: Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Dibubarkan

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X