Prabowo Kritik Bandara dan Pelabuhan Dikelola Asing, Jokowi Menjawab

Kompas.com - 30/03/2019, 22:40 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri) sebelum mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ACapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri) sebelum mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di Indonesia.

Menjawab kritikan Prabowo, Jokowi menyebut, hal itu masih diperlukan untuk perbaikan infrastruktur di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dan Jokowi dalam debat keempat Pilpres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.

Awalnya, Prabowo mengatakan, hanya sedikit negara di dunia yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di negaranya.

"Bukan kita antiasing, ini menyangkut kedaulatan nasional," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung pengalamannya di militer yang dilatih untuk mengamankan objek-objek vital seperti stasiun, bandara, pelabuhan.

Ia mengaku khawatir jika ada masalah dengan kerja sama tersebut, maka bandara atau pelabuhan yang dikelola asing kemudian ditutup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Prabowo tidak memaparkan bandara atau pelabuhan mana yang ikut dikelola asing.

"Pelabuhan dan bandara saluran nafas bangsa," kata Prabowo.

Mendapat kesempatan menjawab, Jokowi menyebut, Prabowo terlalu khawatir dengan hal yang sebenarnya juga dilakukan negara lain.

Jokowi mengatakan, dengan anggaran negara yang terbatas, maka pemerintahannya perlu mengundang investasi asing untuk membangun infrastruktur yang masih tertinggal.

Ia menekankan bahwa kerja sama itu dilakukan oleh perusahaan, bukan negara. Kerja sama seperti itu, kata dia, tidak pernah terjadi masalah di negara lain.

Menurut Jokowi, yang terpenting adalah managemen tetap dikenalikan perusahaan Indonesia.

Berbeda dengan hal-hal yang strategis, kata Jokowi, pemerintah pasti sangat hati-hati. Misal, menyangkut radar udara hingga alutsista.

Jokowi memastikan tidak memberi toleransi jika ada kedaulatan Indonesia yang diganggu.

Menjawab Jokowi, Prabowo menyebut bahwa rivalnya itu mendapat laporan yang menyesatkan dari para pembantunya.

Prabowo mengatakan, di dunia militer, masalah bandara dan pelabuhan menyangkut hal strategis.

"Bukan masalah dagang, tapi masalah keamanan nasional. Kami tidak bisa terima kalau dikelola asing," kata Prabowo.

Jokowi kemudian diberi kesempatan menjawab. Ia menekankan, yang salah adalah ketika angkatan bersenjata Indonesia dikelola asing.

Jokowi mengatakan, pelabuhan di Indonesia mayoritas masih dikelola Pelindo. Begitu pula dengan bandara yang mayoritas masih dikelola Angkasa Pura.

Menurut Jokowi, tak masalah kerja sama dengan perusahaan asing tersebut untuk transfer pengetahuan, teknologi, hingga managemen.

"Kenapa tidak kita ber-partner dengan perusahaan-perusahan yang memiliki menagemen lebih baik," kata Jokowi.

"Yang kita berikan bukan bandara-bandara strategis yang dipakai angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Saya kira beda sekali padangan kita," pungkas Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.