CEK FAKTA: Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia dalam Tahap Parah

Kompas.com - 30/03/2019, 21:17 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa masalah korupsi Indonesia berada pada tahap parah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam debat keempat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu (30/03/2019) malam.

"Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit saya kira ini sudah stadium empat," kata Prabowo.

Lalu bagaimana data korupsi di Indonesia?

Salah satu indikator dalam melihat data korupsi adalah dengan melihat indeks persepsi korupsi. Berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia, indeks korupsi Indonesia berada pada skor 38.

Dengan skor itu, Indonesia naik satu peringkat ketimbang tahun 2017, yaitu di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Indonesia memiliki pertumbuhan indeks korupsi paling tinggi di Asia Tenggara.

Pada 1998, awalnya IPK Indonesia terendah di ASEAN. Ketika itu IPK Indonesia mendapatkan penilaian sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30 dan Malaysia mencapai skor 53.

Namun seiring berjalannya waktu, IPK Indonesia tumbuh dengan baik. Pada 2016 hingga 2017, skor untuk Indonesia adalah 37. Angka ini membaik pada 2018 dengan skor 38.

Baca juga: Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia

Meski begitu, sejumlah kasus korupsi besar masih terjadi di Indonesia. Sejak berdiri pada 2012, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka besar, dari menteri, ketua umum partai, hakim, hingga pejabat tinggi negara.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Debat IV Pilpres 2019 Data Korupsi Indonesia

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X