Kompas.com - 30/03/2019, 21:17 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa masalah korupsi Indonesia berada pada tahap parah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam debat keempat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu (30/03/2019) malam.

"Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit saya kira ini sudah stadium empat," kata Prabowo.

Lalu bagaimana data korupsi di Indonesia?

Salah satu indikator dalam melihat data korupsi adalah dengan melihat indeks persepsi korupsi. Berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia, indeks korupsi Indonesia berada pada skor 38.

Dengan skor itu, Indonesia naik satu peringkat ketimbang tahun 2017, yaitu di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Indonesia memiliki pertumbuhan indeks korupsi paling tinggi di Asia Tenggara.

Pada 1998, awalnya IPK Indonesia terendah di ASEAN. Ketika itu IPK Indonesia mendapatkan penilaian sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30 dan Malaysia mencapai skor 53.

Namun seiring berjalannya waktu, IPK Indonesia tumbuh dengan baik. Pada 2016 hingga 2017, skor untuk Indonesia adalah 37. Angka ini membaik pada 2018 dengan skor 38.

Baca juga: Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia

Meski begitu, sejumlah kasus korupsi besar masih terjadi di Indonesia. Sejak berdiri pada 2012, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka besar, dari menteri, ketua umum partai, hakim, hingga pejabat tinggi negara.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Debat IV Pilpres 2019 Data Korupsi Indonesia

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X