CEK FAKTA: Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia dalam Tahap Parah

Kompas.com - 30/03/2019, 21:17 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa masalah korupsi Indonesia berada pada tahap parah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam debat keempat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu (30/03/2019) malam.

"Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit saya kira ini sudah stadium empat," kata Prabowo.

Lalu bagaimana data korupsi di Indonesia?

Salah satu indikator dalam melihat data korupsi adalah dengan melihat indeks persepsi korupsi. Berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia, indeks korupsi Indonesia berada pada skor 38.

Dengan skor itu, Indonesia naik satu peringkat ketimbang tahun 2017, yaitu di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Indonesia memiliki pertumbuhan indeks korupsi paling tinggi di Asia Tenggara.

Pada 1998, awalnya IPK Indonesia terendah di ASEAN. Ketika itu IPK Indonesia mendapatkan penilaian sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30 dan Malaysia mencapai skor 53.

Namun seiring berjalannya waktu, IPK Indonesia tumbuh dengan baik. Pada 2016 hingga 2017, skor untuk Indonesia adalah 37. Angka ini membaik pada 2018 dengan skor 38.

Baca juga: Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia

Meski begitu, sejumlah kasus korupsi besar masih terjadi di Indonesia. Sejak berdiri pada 2012, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka besar, dari menteri, ketua umum partai, hakim, hingga pejabat tinggi negara.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Debat IV Pilpres 2019 Data Korupsi Indonesia

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X