SOROT POLITIK

Jokowi Imbau Orang yang Memfitnahnya untuk Tabayyun

Kompas.com - 30/03/2019, 08:30 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1 Joko Widodo (Jokowi) menunjukan kerja suara bergambar nomor urut 1 dalam kampanye terbuka pertamanya di Serang, Banten (Minggu, 24/3/2019). Dok. IstimewaCalon Presiden Nomor Urut 1 Joko Widodo (Jokowi) menunjukan kerja suara bergambar nomor urut 1 dalam kampanye terbuka pertamanya di Serang, Banten (Minggu, 24/3/2019).


KOMPAS.com
- Calon Presiden (Capres) Joko Widodo atau Jokowi meminta orang-orang yang memfitnah ia dan keluarganya, untuk tabayyun. Bahkan, bila perlu untuk datang ke Solo untuk mengecek rumah orang tua hingga cek kakek-nenek Jokowi.

Hal itu Jokowi utarakan saat menggelar kampanye terbuka pertamanya di Serang, Banten Minggu, (24/3/2019).

Bukan tanpa alasan Jokowi berkata seperti itu, menurutnya selama 4,5 tahun terakhir ia dan keluarganya dicaci maki, difitnah-fitnah, dicela habis-habisan direndahkan.

Salah satu hoax yang tidak hanya ditujukan ke Jokowi tapi juga keluarga adalah tuduhan yang menyatakan Jokowi itu PKI.

“Padahal, peristiwa PKI itu terjadi pada 1965-1966, saya waktu itu masih balita, bagaimana bisa PKI,” ujar Jokowi ketika menyapa para kiai dan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) Salafiah se-Banten di GOR Maulana Yusuf, Serang, Banten sebelum berkampanye terbuka.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (28/3/2019) disebutkan, bahkan serangan hoax dan fitnah kepada Jokowi, tidak hanya disampaikan melalui laman media massa, tapi sudah disampaikan door to door (dari pintu ke pintu).

"Apakah cara politik seperti ini (hoax) akan kita teruskan? Kita mayoritas muslim penuh norma agama tata krama dan etika. Jangan karena urusan politik, caranya jangan seperti tadi (menyebar hoax), segala cara dihalalkan," kata Jokowi.

Imbauan Jokowi untuk melawan serangan hoax yang datang kepada dirinya secara masif, juga disampaikan dirinya saat menghandiri acara deklarasi Alumni Jogja Satukan Indonesia di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).

“Hoax, kabar tidak benar harus direspon, harus dilawan. Dalam berpolitik jangan menghalalkan secara cara karena dapat memecah belah persatuan NKRI,” ucap Jokowi

Lebih lanjut Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat, idealnya, berpolitik harus sesuai perundang-undangan sehingga bermartabat. Karena itu sebaiknya tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan sejenisnya.

Dalam pesta demokrasi ada koridor konstitusional yang harus ditaati. Berbeda pilihan tidak apa-apa, tapi jangan segala cara dihalalkan seperti menebar fitnah dan hoax.

Jokowi menyampaikan akan mengusung kegembiraan dalam setiap kampanyenya dan enggan berkampanye dengan memberikan narasi pesimis kepada masyarakat. Sebab, inti kampanye sebetulnya adalah sebuah kegembiraan di jalanan.

#IndonesiaOptimis



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X