SOROT POLITIK

Jokowi Imbau Orang yang Memfitnahnya untuk Tabayyun

Kompas.com - 30/03/2019, 08:30 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1 Joko Widodo (Jokowi) menunjukan kerja suara bergambar nomor urut 1 dalam kampanye terbuka pertamanya di Serang, Banten (Minggu, 24/3/2019). Dok. IstimewaCalon Presiden Nomor Urut 1 Joko Widodo (Jokowi) menunjukan kerja suara bergambar nomor urut 1 dalam kampanye terbuka pertamanya di Serang, Banten (Minggu, 24/3/2019).


KOMPAS.com
- Calon Presiden (Capres) Joko Widodo atau Jokowi meminta orang-orang yang memfitnah ia dan keluarganya, untuk tabayyun. Bahkan, bila perlu untuk datang ke Solo untuk mengecek rumah orang tua hingga cek kakek-nenek Jokowi.

Hal itu Jokowi utarakan saat menggelar kampanye terbuka pertamanya di Serang, Banten Minggu, (24/3/2019).

Bukan tanpa alasan Jokowi berkata seperti itu, menurutnya selama 4,5 tahun terakhir ia dan keluarganya dicaci maki, difitnah-fitnah, dicela habis-habisan direndahkan.

Salah satu hoax yang tidak hanya ditujukan ke Jokowi tapi juga keluarga adalah tuduhan yang menyatakan Jokowi itu PKI.

“Padahal, peristiwa PKI itu terjadi pada 1965-1966, saya waktu itu masih balita, bagaimana bisa PKI,” ujar Jokowi ketika menyapa para kiai dan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) Salafiah se-Banten di GOR Maulana Yusuf, Serang, Banten sebelum berkampanye terbuka.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (28/3/2019) disebutkan, bahkan serangan hoax dan fitnah kepada Jokowi, tidak hanya disampaikan melalui laman media massa, tapi sudah disampaikan door to door (dari pintu ke pintu).

"Apakah cara politik seperti ini (hoax) akan kita teruskan? Kita mayoritas muslim penuh norma agama tata krama dan etika. Jangan karena urusan politik, caranya jangan seperti tadi (menyebar hoax), segala cara dihalalkan," kata Jokowi.

Imbauan Jokowi untuk melawan serangan hoax yang datang kepada dirinya secara masif, juga disampaikan dirinya saat menghandiri acara deklarasi Alumni Jogja Satukan Indonesia di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).

“Hoax, kabar tidak benar harus direspon, harus dilawan. Dalam berpolitik jangan menghalalkan secara cara karena dapat memecah belah persatuan NKRI,” ucap Jokowi

Lebih lanjut Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat, idealnya, berpolitik harus sesuai perundang-undangan sehingga bermartabat. Karena itu sebaiknya tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan sejenisnya.

Dalam pesta demokrasi ada koridor konstitusional yang harus ditaati. Berbeda pilihan tidak apa-apa, tapi jangan segala cara dihalalkan seperti menebar fitnah dan hoax.

Jokowi menyampaikan akan mengusung kegembiraan dalam setiap kampanyenya dan enggan berkampanye dengan memberikan narasi pesimis kepada masyarakat. Sebab, inti kampanye sebetulnya adalah sebuah kegembiraan di jalanan.

#IndonesiaOptimis



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X