Debat Keempat, Prabowo Bakal Singgung Soal Penempatan Perwira TNI di Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyatakan capresnya akan mengkritik wacana penempatan perwira TNI di sejumlah kementerian dalam debat keempat Pilpres.

Wacana tersebut sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui usulan tersebut.

Menurut Andre wacana tersebut sama halnya dengan menghidupkan dwifungsi ABRI di era Orde Baru.

"Soal pertahanan kami ingin sampaikan bahwa Prabowo tidak akan melakukan dwifungsi TNI kembali seperti yang diungkapkan oleh Luhut atau pemerintah Pak Jokowi yang ingin mengembalikan dwifungsi TNI," ujar Andre saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Baca juga: Jokowi Akan Paparkan Penanganan Keamanan di Papua Saat Debat Keempat

"Itu karena adanya pejabat pamen (perwira menengah) yang banyak nonjob. Seharusnya pemerintah tidak melaksanakan itu karena itu kemunduran terhadap demokrasi dan reformasi," lanjut Andre.

Nantinya, sambung Andre, Prabowo akan mengkritik hal tersebut dan menyarankan agar pemerintah semestinya mengembangkan struktur TNI lalu menyiapkan angarannya. Dengan demikian akan ada berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan negara.

Sehingga, lanjut Andre, pemerintah tak perlu menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dengan menempatkan para perwira TNI di kementerian.

"TNI itu tugasnya adalah alat pertahanan, berlatih dan bertempur. Bukan kembali dwifungsi TNI. Itu adalah yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana TNI ke depan menjadi tentara yang dicintai rakyat," lanjut politisi Gerindra itu.

Baca juga: Timses Sebut Prabowo Bakal Singgung Separatisme di Papua pada Debat Keempat

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai rencana penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga.

Menurut Luhut, Jokowi setuju agar rencana itu dikaji dan dicarikan payung hukumnya.

Hal itu disampaikan Luhut saat menjadi pembicara dalam acara silaturahim purnawirawan TNI-Polri dengan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

"Tenaga TNI banyak yang menganggur. Ada lebih dari 500 perwira menengah kolonel yang nganggur. Saya bilang, Pak (Jokowi) ini bisa masuk," ujar Luhut.