Temuan soal Dampak Operasi Pengejaran KKB di Nduga Akan Diserahkan Ke Komnas HAM

Kompas.com - 29/03/2019, 20:32 WIB
Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra/aww. Iwan AdisaputraPrajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra/aww.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim investigasi independen akan menyerahkan hasil temuannya terkait dampak operasi pengejaran aparat terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB), di Kabupaten Nduga, Papua, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM).

Anggota Tim Investigasi Theo Hasegem berharap, Komnas HAM dapat membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan pelanggaran HAM pada operasi itu.

"Komnas HAM saya pikir akan membentuk tim investigasi kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua," ungkap Theo usai konferensi pers di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

Seperti diketahui, aparat mengejar para anggota KKB setelah mereka melakukan penembakan terhadap pekerja PT Istaka Karya di daerah tersebut, pada Minggu (2/12/2018).

Hasil temuan tersebut, katanya, hanya merupakan laporan awal sehingga membutuhkan investigasi lebih lanjut untuk melengkapinya.

Anggota Tim Investigasi Theo Hasegem (tengah) saat konferensi pers di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Anggota Tim Investigasi Theo Hasegem (tengah) saat konferensi pers di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).
Theo mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Komnas HAM untuk menginvestigasi secara lebih mendalam.

Baca juga: Catatan Kriminal KKB di Papua Selama 1 Tahun, Bunuh 26 Orang dan Perkosa Tenaga Medis

"Pasti kami akan bentuk tim investigasi dengan Komnas Jakarta termasuk perwakilan Papua, dan bekerja sama akan melakukan inestigasi mendalam," ungkap dia.

Menurut data tim investigasi, terdapat puluhan ribu pengungsi akibat operasi aparat mengejar KKB.

Rinciannya, 4.276 pengungsi di Distrik Mapenduma, 4.369 di Distrik Mugi, 5.056 di Distrik Jigi, 5.021 di Distrik Yal, dan 3.775 di Distrik Mbulmu Yalma.

Pengungsi juga tersebar di Distrik Kagayem sebanyak 4.238 jiwa, Distrik Nirkuri sebanyak 2.982 jiwa, Distrik Inikgal sebanyak 4.001 jiwa, Distrik Mbua sebanyak 2.021 jiwa, dan Distrik Dal sebanyak 1.704 jiwa.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

Nasional
Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Nasional
KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X