Diberitakan Diusir Warga, Caleg Gerindra Laporkan Metro TV ke Dewan Pers

Kompas.com - 29/03/2019, 18:42 WIB
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade Kompas.com/Fitria Chusna FarisaJuru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade

JAKARTA, KOMPAS.com - Caeg Partai Gerindra untuk DPR RI, Andre Rosiade, melaporkan Metro TV ke Dewan Pers, Jumat (29/3/2019). Andre bersama pengacaranya datang ke Gedung Dewan Pers, Jakarta, sekitar pukul 11.00 WIB.

Politisi Gerindra yang juga Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu melaporkan Metro TV lantaran pemberitaannya pada 25 Maret dinilai tak sesuai fakta dan merugikan dirinya.

"Saya ingin melaporkan Metro TV ya karena memuat pemberitaan terhadap diri saya yang tidak medasar. Mereka tidak ada di lapangan. Lalu mereka tidak mengkonfirmasi saya. Bahwa mereka menuliskan di beritanya, saya diusir warga," ujar Andre.

"Padahal yang melakukan pengadangan terhadap saya adalah pendukung Pak Jokowi dan juga pendukung Bupati Dharmasraya yang merupakan kader PDI Perjuangan. Hanya 20 sampai 30 orang berbaju seragam paslon 01. Jadi tidak ada warga," lanjut pria yang maju sebagai caleg dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1 itu.

Baca juga: Pesan Dewan Pers untuk Media Jelang Pemilu 2019

Andre mengungkapkan pada tanggal 25 Maret ia sedang berkampanye di Dharmasraya dan diterima dengan baik oleh mayoritas warga di sana.

Ia datang ke Kecamatan Koto Agung serta Koto Baru dan diterima dengan baik oleh warga. Saat mengunjungi Pasar Sungai Rumbai, barulah ia diadang oleh sekelompok orang yang menurut pengakuannya menggunakan atribut pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Karena itu ia menilai pemberitaan Metro TV yang menyatakan ia ditolak warg Dharmasraya tidak sesuai fakta.

Ia sebelumnya sempat melayangkan protes kepada pihak Metro TV terkait pemberitaan tersebut. Awalnya ia ditawari untuk membuat hak jawab. Namun setelah menanyakan mekanisme pembuatan hak jawab, Andre mengaku tak digubris lagi oleh pihak Metro TV.

Baca juga: TKN dan Tirto.id Sepakat Kasus Meme Hoaks Diselesaikan di Dewan Pers

Dalam pelaporannya, Andre menyertakan bukti berupa video pengadangan. Ia juga telah melaporkan pengadangan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dharmasraya.

"Kasus ini juga saya laporkan ke Bawaslu Dharmasraya bahwa ada pendukung Pak Jokowi melakukan pengadangan saya. Videonya lengkap, buktinya lengkap, dan ini memenuhi pasal 491 Undang-undang Pemilu," lanjut dia.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun menyatakan sudah menerima surat dari Dewan Pers terkait laporan Andre Rosiade. Ia mengatakan akan mengikuti sepenuhnya menkanisme yang ada di Dewan Pers terkait pelaporan tersebut.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X