Kompas.com - 29/03/2019, 14:52 WIB
Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengingatkan calon legislatif (caleg) tak melakukan 'serangan fajar' jelang hari pemungutan suara.

Hal ini bisa dikatakan sebagai praktik politik uang yang dilarang dalam Undang-Undang.

Pernyataan Arief itu merespon Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap caleg Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Bersamaan dengan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp 8 miliar yang diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga melalui "serangan fajar".

"Dilarang lakukan 'serangan fajar', dilarang money politics, Itu udah jelas di slogan KPU," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

Arief mengatakan, larangan tentang 'serangan fajar' telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: OTT Bowo Sidik, KPK Amankan 84 Kardus untuk Simpan 400.000 Amplop Serangan Fajar

Pasal 515 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menemukan 84 kardus yang berisikan uang senilai Rp 8 miliar. Uang itu dipecah dalam pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 dan dimasukan dalam 400.000 amplop.

Puluhan kardus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso.

Bowo merupakan anggota DPR yang berencana mencalonkan diri kembali sebagai caleg DPR RI Pemilu 2019 Dapil Jateng II.

Uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan 'serangan fajar' terkait pencalonannya sebagai caleg.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Nasional
Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Nasional
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Nasional
Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Nasional
Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS  Ketenagakerjaan Hingga Kini

Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Hingga Kini

Nasional
UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

Nasional
PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

Nasional
Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Ini Aturan dan Syarat Terkait CPNS 2021...

Nasional
UPDATE 14 Juni: Pemerintah Periksa 69.314 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 14 Juni: Pemerintah Periksa 69.314 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 Juni: Bertambah 237, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 53.116 Orang

UPDATE 14 Juni: Bertambah 237, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 53.116 Orang

Nasional
UPDATE 14 Juni: Ada 111.747 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 Juni: Ada 111.747 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X