Hari Ini, Sandiaga Dijadwalkan Berkampanye di Sulawesi Utara dan Jakarta

Kompas.com - 29/03/2019, 09:02 WIB
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berkampanye terbuka di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (27/3/2019). Sandiaga berjanji akan lebih memperhatikan pembangunan serta perekonomian masyarakat di wilayah Papua jika terpilih pada Pilpres mendatang. ANTARA FOTO/OLHA MULALINDACawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berkampanye terbuka di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (27/3/2019). Sandiaga berjanji akan lebih memperhatikan pembangunan serta perekonomian masyarakat di wilayah Papua jika terpilih pada Pilpres mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno melanjutkan agenda kampanye rapat umum di Sulawesi Utara, Jumat (29/3/2019).

Menurut jadwal tim media center, Sandiaga akan menggelar Kampanye Nasional Gabungan Relawan dan Partai Politik di Lapangan Torotakon, Mogolaing, pukul 09.30 - 10.30 WITA.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Presiden Jokowi Lupa Fotonya Saat Memakai Jas dan Dasi?

Setelah itu, Sandiaga bertolak ke Jakarta untuk berkampanye di Festival Kebudayaan Betawi, GOR Bulungan, Jakarta Selatan, pukul 19.40 - 20.40 WIB.


Sebelumnya, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu berkampanye di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Kampanye rapat umum dimulai pada 24 Maret hingga 13 April 2019.

Baca juga: Ini Kata Luhut soal Rencana Sandiaga Cabut Larangan Cantrang

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan zonasi kampanye bagi kedua pasangan calon serta partai politik dalam Pemilu 2019.

Masing-masing pasangan calon dan partai pendukung akan berpindah zona secara bergiliran setiap dua hari sekali.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X