KPK Ingatkan Pemilih Tolak Bujukan "Serangan Fajar" di Pemilu 2019

Kompas.com - 29/03/2019, 07:32 WIB
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tim KPK menunjukkan barang bukti OTT Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/3/2019)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tim KPK menunjukkan barang bukti OTT Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/3/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan mengimbau pemilih untuk menolak segala bentuk pemberian uang dari para kandidat di Pemilu 2019.

Basaria berkaca pada ditetapkannya anggota DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka. Tim KPK mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar yang tersimpan dalam 84 kardus terkait kasus Bowo.

Baca juga: Bowo Sidik Diduga Persiapkan 400.000 Amplop Uang Serangan Fajar

Di dalam 84 kardus itu terdapat 400 ribu amplop yang berisi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu. Uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan " serangan fajar" terkait pencalonannya sebagai caleg.

"Kita para pemilih bersikap jujur dengan cara menolak setiap bujukan atau pemberian uang serangan fajar," kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Ia meminta masyarakat untuk tak memilih para kandidat yang berpolitik uang. Basaria mengingatkan, politik uang akan mendorong kandidat melakukan korupsi apabila terpilih dan menjabat.

Baca juga: Anggota DPR Bowo Sidik Diduga Terima Uang Rp 221 Juta dan 85.130 Dollar AS

"KPK mengajak kita semua memilih calon yang jujur, memenuhi janji-janji kampanye setulusnya. Termasuk calon yang telah patuh melaporkan LHKPN secara tepat waktu dan jujur," katanya.

Basaria menyesalkan praktek seperti ini masih ada yang dilakukan oleh caleg petahana. Seharusnya, calon petahana menjaga amanat rakyat dan tidak sepatutnya melakukan hal-hal yang merugikan rakyat.

"Secara keseluruhan KPK telah memproses 236 wakil rakyat yang terdiri dari 71 anggota DPR, dan 165 anggota DPRD di seluruh Indonesia. Oleh karena itu KPK kembali mengajak masyarakat pilih yang jujur," ujarnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Nasional
Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Close Ads X