Anggota DPR Bowo Sidik Diduga Terima Suap untuk "Serangan Fajar" sebagai Caleg

Kompas.com - 28/03/2019, 23:04 WIB
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tim KPK menunjukkan barang bukti OTT Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/3/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tim KPK menunjukkan barang bukti OTT Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/3/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, tim KPK mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar yang tersimpan dalam 84 kardus.

Di dalam 84 kardus itu terdapat 400 ribu amplop yang berisi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.

Uang tersebut diduga merupakan penerimaan suap dan gratifikasi dengan tersangka anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan "serangan fajar" terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

Baca juga: KPK Tetapkan Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai Tersangka

"Jadi, BSP (Bowo) memang menjadi caleg, dia calon untuk daerah Jawa Tengah II. Apakah ini untuk dirinya sendiri atau yang lainnya? Untuk sementara dari hasil pemeriksaan tim kita beliau (Bowo) mengatakan ini memang dalam rangka kepentingan logistik pencalonan dia sendiri," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

"Dia diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan yang dipersiapkan untuk serangan fajar pada Pemilu 2019 nanti," lanjut Basaria. 

Basaria membantah jika uang sekitar Rp 8 miliar itu juga dipersiapkan sebagai logistik untuk calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Sama sekali tidak. Dari awal tadi sejak konpers (konferensi pers) tidak berbicara soal itu. Saya ulang kembali hasil pemeriksaan memang untuk kepentingan dia akan mencalonkan diri kembali," kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, ada dua sumber penerimaan uang oleh Bowo. Pertama, dugaan suap dari pihak PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).

Suap itu sebagai commitment fee kepada Bowo untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Penyewaan itu untuk distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia yang menggunakan kapal PT HTK.

Baca juga: Dugaan Suap Anggota DPR, KPK Sita Uang Rp 8 Miliar dalam Pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000

"Jadi suapnya spesifik terkait dengan kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk sedangkan Pasal 12B adalah dugaan penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya sebagai penyelenggara negara," kata Febri.

Saat ini, KPK menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan uang lainnya tersebut.

Bowo disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

Nasional
Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Nasional
Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Nasional
Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Nasional
Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X