Bawaslu Diminta Awasi Manipulasi Dana Kampanye

Kompas.com - 28/03/2019, 19:07 WIB
Logo Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRLogo Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menjadi kunci untuk mencegah manipulasi laporan dana kampanye yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, mengatakan, laporan dana kampanye kini menjadi isu yang jarang diperhatikan oleh Bawaslu, khususnya dalam kampanye terbuka dan iklan di media massa.

"Laporan dana kampanye yang transparan itu merupakan cerminan seluruh aktivitas para peserta pemilu. Harapan dan kuncinya ada di Bawaslu," ujar Fadli di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2019).

Selama penyelenggara pemilu sejak 2004, lanjut Fadli, laporan dana kampanye hanya menjadi pelaporan secara administratif saja. Jadi, laporan yang diberikan peserta pemilu kepada KPU sekadar memenuhi aturan saja, tidak ada penelusuran lebih lanjut kejujuran isi laporan dana kampanye.

Baca juga: Ini 3 Jenis Laporan Dana Kampanye yang Harus Diserahkan ke KPU

"Jadi hanya mengumumkan kewajiban saja. Nah, metode kampanye kan beragam, jadi ada celah bagi peserta pemilu mempalsukan laporan dana kampanye," ungkapnya kemudian.

Ia menambahkan, Perludem sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) pernah mengingatkan kepada Bawaslu untuk menjadikan laporan dana kampanye menjadi salah satu isu penting yang perlu diawasi.

Sebab, seperti diungkapkan Fadli, dampak laporan dana kampanye sangat besar terhadap integritas penyelenggara pemilu. Kalau peserta pemilu tidak jujur, maka masyarakat bisa tidak mempercayai penyelenggara pemilu.

"Bawaslu itu punya kewenangan mengawasi seluruh tahapan kampanye. Sederhana saja, Bawaslu bisa meminta seluruh catatan kegiatan peserta pemilu, foto, video, atau dokumentasi lainnya, serta wawancara tim kampanyenya. Kalau nanti tidak cocok dengan laporan, artinya ada yang janggal," papar Fadli.

Namun demikian, lanjutnya, pengawasan seperti itu tidak dilakukan oleh Bawaslu hingga saat ini. Meskipun sudah ada aturan pembatasan dalam dana kampanye, namun Bawaslu sejatinya tetap mengawasi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X