Menaker Sebut TKI yang Dikirim ke Jepang Berkompetensi Tinggi

Kompas.com - 28/03/2019, 19:04 WIB
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat menemui ratusan pengusaha Paguyuban Ritel Tradisional di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/2/2019). Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan RIMenteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat menemui ratusan pengusaha Paguyuban Ritel Tradisional di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri memastikan TKI yang akan dikirim ke Jepang memiliki kompetensi tinggi.

Hal itu disampaikan Hanif menanggapi rencana pengiriman TKI ke Jepang setelah negara tersebut memberikan kesempatan kepada 9 negara untuk mengirim tenaga kerja ke sana.

Indonesia termasuk dalam daftar 9 negara yang diberi kekhususan lewat Undang-undang Keimigrasian Jepang yang baru dalam hal pengiriman tenaga kerja asing.

Baca juga: Temui Wapres, Menlu dan Menaker Bahas Persiapan Pengiriman TKI ke Jepang

"Ini skilled semua. Cuma ada yang levelnya kayak kategori blue colar tapi tinggi. Kalau yang tinggi tentu saja dia lebih tak terbatas karena Jepang sangat terbuka terhadap tenaga kerja asing untuk yang high skill," ujar Hanif usai membahas rencana pengiriman TKI ke Jepang bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Ia mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengirim banyak tenaga kerja berkompetensi ke Jepang karena kuotanya mencapai 345.150 pekerja per lima tahun.

Namun, Indonesia harus berkompetisi dengan 8 negara lain dalam hal penyediaan tenaga kerja terbaik yang juga diberi hak khusus oleh Jepang untuk mengirimkan tenaga kerjanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wapres Kalla Minta Pengiriman TKI Tanpa Keahlian Dibatasi

Delapan negara lainnya yakni Vietnam, Filipina, Kamboja, Nepal, Myanmar, China, Bangladesh, dan Pakistan.

Hanif menambahkan, Jepang hanya mensyaratkan dua hal agar tenaga kerja asing bisa diterima di negara tersebut yakni kemampuan dan bahasa.

"Dua poin saja. Satu, soal skill test, kedua soal language test. Kalau skill test kita tidak terlalu masalah ya. Language ini, dari pengalaman kita juga oke," ujar Hanif.

"Tapi kalau bicara masif, karena peluangnya cukup besar, tentu ini menjadi sesuatu yang menantang dan harus dipersiapkan betul-betul," lanjut politisi PKB itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.