Mahfud Imbau Masyarakat Tidak Ajak Orang Lain untuk Golput

Kompas.com - 28/03/2019, 15:14 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai tidak ada masalah jika ada masyarakat yang memilih golput saat Pemilu 2019 secara hukum. Namun demikian, mengajak orang lain untuk golput adalah hal yang tidak dibenarkan.

"Golput secara hukum pada dasarnya tidak apa-apa, kalau golput untuk diri sendiri dasarnya tidak apa-apa. Golput yang melanggar hukum itu misalnya menghalang-halangi orang memilih atau mengintimidasi orang agar tidak memilih nah itu secara hukum," ujar Mahfud di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Menurutnya, golput tidak diharapkan secara politik dan tidak diharamkan. Memilih untuk golput artinya menyiakan hak yang sudah diberikan kepada rakyat.

"Golput itu hak, tidak diharamkan, memilih itu hak, tetapi secara politik diharapkan tidak ada yang golput. Sebab, bagaimanapun negara ini harus melahirkan pemimpin dan wakil rakyat," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Pasal Pemidanaan bagi Orang yang Mendorong Golput Dinilai Kurang Detail

Di sisi lain, Mahfud juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijerat pasal UU Terorisme maupun UU ITE karena mengajak seseorang untuk golput.

Baginya, pernyataan Wiranto tidak memiliki dasar hukum dalam perundang-undangan di Indonesia. Lebih baik, lanjutnya, pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

"Tidak ada UU-nya, tidak ada hukumnya, mau pakai pasal apa. Mau pakai teror-teror bukan, mau pakai ITE bukan. Tapi kalau ada yang mengarah ke intimadasi dan melawan hukum, itu bisa," papar Mahfud.

"Lebih baik ajak masyarakat untuk tidak golput sebagai tanggung jawab moral. Setiap suara akan memberi sumbangan bagi perkembangan kenegaraan kita ke depan," sambungnya.

Prinsip pemilu itu, seperti diungkapkan Mahfud, sebenarnya bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang ideal dan menjadikan negara lebih baik ke depan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Nasional
Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Nasional
BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X