Mahfud Imbau Masyarakat Tidak Ajak Orang Lain untuk Golput

Kompas.com - 28/03/2019, 15:14 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai tidak ada masalah jika ada masyarakat yang memilih golput saat Pemilu 2019 secara hukum. Namun demikian, mengajak orang lain untuk golput adalah hal yang tidak dibenarkan.

" Golput secara hukum pada dasarnya tidak apa-apa, kalau golput untuk diri sendiri dasarnya tidak apa-apa. Golput yang melanggar hukum itu misalnya menghalang-halangi orang memilih atau mengintimidasi orang agar tidak memilih nah itu secara hukum," ujar Mahfud di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Menurutnya, golput tidak diharapkan secara politik dan tidak diharamkan. Memilih untuk golput artinya menyiakan hak yang sudah diberikan kepada rakyat.

"Golput itu hak, tidak diharamkan, memilih itu hak, tetapi secara politik diharapkan tidak ada yang golput. Sebab, bagaimanapun negara ini harus melahirkan pemimpin dan wakil rakyat," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Pasal Pemidanaan bagi Orang yang Mendorong Golput Dinilai Kurang Detail

Di sisi lain, Mahfud juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijerat pasal UU Terorisme maupun UU ITE karena mengajak seseorang untuk golput.

Baginya, pernyataan Wiranto tidak memiliki dasar hukum dalam perundang-undangan di Indonesia. Lebih baik, lanjutnya, pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

"Tidak ada UU-nya, tidak ada hukumnya, mau pakai pasal apa. Mau pakai teror-teror bukan, mau pakai ITE bukan. Tapi kalau ada yang mengarah ke intimadasi dan melawan hukum, itu bisa," papar Mahfud.

"Lebih baik ajak masyarakat untuk tidak golput sebagai tanggung jawab moral. Setiap suara akan memberi sumbangan bagi perkembangan kenegaraan kita ke depan," sambungnya.

Prinsip pemilu itu, seperti diungkapkan Mahfud, sebenarnya bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang ideal dan menjadikan negara lebih baik ke depan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X