Sekjen Golkar Sebut Golput Rugikan APBN

Kompas.com - 27/03/2019, 21:22 WIB
Ilustrasi golput DOK KOMPAS/HANDININGIlustrasi golput
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai keberadaan golongan putih ( golput) atau kelompok yang tak memilih pada Pemilu 2019 merugikan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN.

Ia menilai golput membuat anggaran menjadi mubazir. Sebabnya, surat suara yang telah dicetak menggunakan anggaran negara akan terbuang sia-sia. 

"Sama saja gini, kita ada undangan, sudah disiapin makanan tahu-tahu enggak ada tamu undangan. Mubazir enggak? Itu baru dari aspek logistik," ujar Lodewijk saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Cegah Golput, TKN Instruksikan Pendukung Jokowi-Maruf Dampingi Pemilih ke TPS


Selain itu, Lodewijk mengatakan, warga negara yang golput akan merugi jika Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak sesuai dengan harapan mereka di kemudian hari.

Padahal, menurut Lodewijk, mereka bisa mencegah hal tersebut dengan menggunakan hak pilihnya pada 17 April nanti.

Ia menambahkan, memilih merupakan tanggung jawab semua warga negara untuk mencari pemimpin terbaik untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Karena itu ia mengimbau semua warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Yuki Kato: Beda Pilihan Tak Masalah, asal Jangan Golput

"Jadi kewajiban kita bersama. Saya sudah tiga bulan ini keliling Lampung sekalian mensosialisasikan pemilu ini ya. Saya sampaikan datanglah ke TPS," ujar Lodewijk.

"Karena sebenarnya kalau dia golput dia tidak menggunakan haknya dan dia akan menyesal. Kok orangnya (yang terpilih) begini. Kok saya tidak ikut. Kan itu tidak ada artinya nunggu lima tahun lagi baru dia bisa menebus kesalahannya," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
LPSK Nilai Peran 'Justice Collaborator' Kasus Korupsi Belum Optimal

LPSK Nilai Peran "Justice Collaborator" Kasus Korupsi Belum Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X