Timses Jokowi Kritik Sri Mulyani karena Tak Loyal ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhammad Misbakhun mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang belum juga menindaklanjuti keinginan Presiden Jokowi untuk memangkas pajak penghasilan korporasi.

Misbakhun menilai sikap Sri Mulyani itu menandakan bahwa ia tak loyal kepada Presiden Jokowi.

Misbakhun yang bermitra dengan Sri Mulyani di Komisi XI DPR ini menjelaskan, pemangkasan tarif pajak korporasi memang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Namun, tarif pajak korporasi yang saat ini di angka 25 persen jika diturunkan bisa berefek pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Misbakhun mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memangkas tarif pajak.

“Trump begitu menurunkan tarif pajaknya langsung menghadapi defisit, tetapi dia anteng saja karena ada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan investasi,” ujar Misbakhun.

Baca juga: Jokowi Minta PPh Badan Turun, Sri Mulyani Ungkap Risikonya

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan, Barack Obama saat memimpin AS begitu kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi 0,4 persen. Namun, Trump justru bisa membawa perekonomian AS tumbuh 3,1 persen.

Misbakhun meyakini hal serupa bisa dipraktikkan di Indonesia dan berefek positif asalkan menteri terkait paham dengan keinginan Presiden Jokowi memacu pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak. Ia pun mempertanyakan loyalitas Sri Mulyani yang tak juga menindaklanjuti keinginan Jokowi untuk memangkas pajak korporasi

“Sekarang yang dibutuhkan itu orang yang loyal atau orang yang keminter (sok pintar)?” kata politisi Partai Golkar ini.

Selain soal pemangkasan pajak korporasi, Misbakhun juga menyoroti rencana memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu yang sampai saat ini belum terealisasi.

Baca juga: Di Hadapan Presiden, Pengusaha Berharap Tarif PPh Badan Diturunkan

Menurut Misbakhun, rencana untuk membentuk badan pajak khusus ini sebenarnya sudah menemui kejelasan saat posisi Menkeu dijabat Bambang Brodjonegoro. Bahkan, rencana membentuk badan khusus pajak sudah masuk ke DPR sejak 2016. Namun, tersebut kandas ketika jabatan Menkeu beralih dari Bambang ke Sri Mulyani.

“Mungkin Ibu Sri Mulyani terlalu lama di luar negeri sehingga tidak hand on hand (terkoneksi) dengan situasi yang ada di Indonesia,” kata Misbakhun.

Jokowi dalam kapasitasnya sebagai capres petahana sebelumnya berjanji akan menurunkan pajak bagi korporasi. Janji itu disampaikan Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Ini Dampak Negatif Penurunan Tarif PPh Badan

"Kita ingin pajak kita tak memberatkan pengusaha tapi memberikan dorongan pada pengusaha agar mau berinvestasi. Jangan diteruskan ngejar pembayar pajak yg dari dulu itu-itu saja," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah beberapa kali bertemu APINDO, Kadin HIPMI, dan organisasi pengusaha lain untuk bicara bagaimana menurunkan pajak korporasi. Ia juga sudah meneruskan masukan dari para pengusaha kepada Kementerian Keuangan. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan terkait langkah penurunan pajak korporasi ini

"Tapi saya enggak ngerti, sampai sekarang belum rampung. Saya enggak tau itungannya seperti apa. Dari menteri keuangan, dari dirjen pajak, belum masuk ke meja saya," kata Jokowi.