JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, menuturkan pihaknya sudah mengantisipasi serangan siber yang berpotensi mengancam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Pramono menanggapi pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi terkait beberapa jenis kategori serangan siber yang mengancam pemilu.
Pramono mengatakan KPU sudah meningkatkan kapasitas pengamanan hingga bekerja sama dengan lembaga terkait.
"Kita selama ini dari sisi kapasitasnya sudah kita tingkatkan, storage-nya, lalu pengamanannya," ungkap Pramono usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).
Baca juga: Ini Tiga Jenis Serangan Siber pada Pemilu 2019 Menurut BSSN
"Kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kominfo, BSSN, dengan pihak-pihak lain, kita terus berkerja sama untuk mengantisipasi," sambung dia.
Menurutnya, serangan tersebut dapat menyerang kapan saja dan sasarannya tidak dapat diprediksi.
Oleh karena itu, selain antisipasi, langkah yang mereka lakukan adalah membuat prosedur operasi standar (SOP) jika serangan tersebut terjadi.
Kendati demikian, Pramono mengklaim bahwa serangan tersebut tidak akan berdampak pada hasil pemilu. Alasannya, penghitungan suara tetap dilakukan secara manual.
Baca juga: KPU: Serangan Siber Masih Bisa Ditangani
"Serangan terhadap sistem IT KPU itu tidak akan mengubah apapun hasil dari pemilu karena hasil pemilu itu ditempatkan melalui proses rekapitulasi secara manual," ujarnya.
"Itu yang paling penting sebenarnya bukan soal serangan ke KPU-nya, itu enggak ngaruh apa-apa," lanjut Pramono.
Sebelumnya, Kepala BSSN Djoko Setiadi mengungkapkan beberapa jenis ancaman serangan siber yang berpotensi terjadi pada pemilu, yaitu hack, leak, dan amplify.
