Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK dan Bawaslu Ingatkan Kandidat Pemilu 2019 Transparan dan Tak Berpolitik Uang

Kompas.com - 27/03/2019, 13:55 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menekankan pentingnya para kandidat di Pemilu 2019 untuk transparan dan tak berpolitik uang.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengimbau kepada seluruh calon untuk membuka riwayat hidupnya. Sebab, hal itu penting untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

"Saya pikir itu juga salah satu kriteria yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kenapa dia tidak ingin membuka riwayat hidup dia itu? Saya pikir penting," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Bawaslu Minta Publik Laporkan Temuan Politik Uang

Laode juga menyoroti calon petahana, baik untuk tingkat DPRD hingga DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Ia mengingatkan, calon petahana yang melaporkan harta kekayaannya menunjukkan sikap antikorupsi dan taat pada hukum.

Pelaporan harta kekayaan juga menjadi elemen penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Karena itu masyarakat bisa menilai juga kalau dia lapor LHKPN saja enggan, berarti dia tidak serius juga menjadi pejabat publik yang baik," katanya.

Baca juga: 5 Desa di Kulon Progo Deklarasikan Anti-politik Uang Jelang Pemilu 2019

Terakhir, ia mengingatkan para kandidat tak berpolitik uang. Laode juga mengimbau masyarakat tak memilih kandidat yang berpolitik uang.

"Jadi intinya kita berharap pemilu berjalan lancar dan yang kedua tidak ada money politic di dalam proses pemilihan umum yang sekarang," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja. Ia menilai transparansi para kandidat penting agar pemilih mendapatkan informasi yang cukup.

Baca juga: Politik Uang hingga Keterlibatan ASN Berpotensi Jadi Pelanggaran Kampanye Rapat Umum

"Kita minta pada peserta Pemilu untuk membuka semua track record yang bersangkutan dalam pekerjaannya, dalam pengabdian masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa peserta pemilu tersebut," kata dia.

Ia juga mengimbau para pemilih untuk tak menerima uang dari para kandidat. Pemilih diharap waspada dengan berbagai modus pemberian uang dari kandidat.

"Untuk itu kami minta kepada masyarakat agar kritis dalam melakukan pemilihan di 2019 ini. Sudah jelas seluruh pemuka agama, pemuka adat di republik ini menentang politik uang. Jadi pilihan Anda adalah pilihan yang dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan," ujarnya.

Kompas TV Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar deklarasi Desa Anti Politik Uang. Gerakan Desa Anti Politik Uang sudah dideklarasikan di 18 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah.<br /> Deklarasi ini dideklarasikan di Desa Lerep di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Deklarasi ditandai dengan sejumlah pertunjukan musik dan tari tradisional. #bawaslu #jawatengah #desaantipolitikuang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com