Kompas.com - 27/03/2019, 13:55 WIB
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisioner Bawaslu Rahmat Bagja dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menekankan pentingnya para kandidat di Pemilu 2019 untuk transparan dan tak berpolitik uang.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengimbau kepada seluruh calon untuk membuka riwayat hidupnya. Sebab, hal itu penting untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

"Saya pikir itu juga salah satu kriteria yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kenapa dia tidak ingin membuka riwayat hidup dia itu? Saya pikir penting," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Bawaslu Minta Publik Laporkan Temuan Politik Uang

Laode juga menyoroti calon petahana, baik untuk tingkat DPRD hingga DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Ia mengingatkan, calon petahana yang melaporkan harta kekayaannya menunjukkan sikap antikorupsi dan taat pada hukum.

Pelaporan harta kekayaan juga menjadi elemen penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Karena itu masyarakat bisa menilai juga kalau dia lapor LHKPN saja enggan, berarti dia tidak serius juga menjadi pejabat publik yang baik," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 5 Desa di Kulon Progo Deklarasikan Anti-politik Uang Jelang Pemilu 2019

Terakhir, ia mengingatkan para kandidat tak berpolitik uang. Laode juga mengimbau masyarakat tak memilih kandidat yang berpolitik uang.

"Jadi intinya kita berharap pemilu berjalan lancar dan yang kedua tidak ada money politic di dalam proses pemilihan umum yang sekarang," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja. Ia menilai transparansi para kandidat penting agar pemilih mendapatkan informasi yang cukup.

Baca juga: Politik Uang hingga Keterlibatan ASN Berpotensi Jadi Pelanggaran Kampanye Rapat Umum

"Kita minta pada peserta Pemilu untuk membuka semua track record yang bersangkutan dalam pekerjaannya, dalam pengabdian masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa peserta pemilu tersebut," kata dia.

Ia juga mengimbau para pemilih untuk tak menerima uang dari para kandidat. Pemilih diharap waspada dengan berbagai modus pemberian uang dari kandidat.

"Untuk itu kami minta kepada masyarakat agar kritis dalam melakukan pemilihan di 2019 ini. Sudah jelas seluruh pemuka agama, pemuka adat di republik ini menentang politik uang. Jadi pilihan Anda adalah pilihan yang dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan," ujarnya.

Kompas TV Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar deklarasi Desa Anti Politik Uang. Gerakan Desa Anti Politik Uang sudah dideklarasikan di 18 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah.<br /> Deklarasi ini dideklarasikan di Desa Lerep di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Deklarasi ditandai dengan sejumlah pertunjukan musik dan tari tradisional. #bawaslu #jawatengah #desaantipolitikuang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Nasional
YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Nasional
UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Nasional
LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

Nasional
Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Nasional
Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Nasional
Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.