KPK dan Bawaslu Ingatkan Kandidat Pemilu 2019 Transparan dan Tak Berpolitik Uang

Kompas.com - 27/03/2019, 13:55 WIB
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisioner Bawaslu Rahmat Bagja dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menekankan pentingnya para kandidat di Pemilu 2019 untuk transparan dan tak berpolitik uang.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengimbau kepada seluruh calon untuk membuka riwayat hidupnya. Sebab, hal itu penting untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

"Saya pikir itu juga salah satu kriteria yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kenapa dia tidak ingin membuka riwayat hidup dia itu? Saya pikir penting," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Bawaslu Minta Publik Laporkan Temuan Politik Uang

Laode juga menyoroti calon petahana, baik untuk tingkat DPRD hingga DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Ia mengingatkan, calon petahana yang melaporkan harta kekayaannya menunjukkan sikap antikorupsi dan taat pada hukum.

Pelaporan harta kekayaan juga menjadi elemen penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Karena itu masyarakat bisa menilai juga kalau dia lapor LHKPN saja enggan, berarti dia tidak serius juga menjadi pejabat publik yang baik," katanya.

Baca juga: 5 Desa di Kulon Progo Deklarasikan Anti-politik Uang Jelang Pemilu 2019

Terakhir, ia mengingatkan para kandidat tak berpolitik uang. Laode juga mengimbau masyarakat tak memilih kandidat yang berpolitik uang.

"Jadi intinya kita berharap pemilu berjalan lancar dan yang kedua tidak ada money politic di dalam proses pemilihan umum yang sekarang," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja. Ia menilai transparansi para kandidat penting agar pemilih mendapatkan informasi yang cukup.

Baca juga: Politik Uang hingga Keterlibatan ASN Berpotensi Jadi Pelanggaran Kampanye Rapat Umum

"Kita minta pada peserta Pemilu untuk membuka semua track record yang bersangkutan dalam pekerjaannya, dalam pengabdian masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa peserta pemilu tersebut," kata dia.

Ia juga mengimbau para pemilih untuk tak menerima uang dari para kandidat. Pemilih diharap waspada dengan berbagai modus pemberian uang dari kandidat.

"Untuk itu kami minta kepada masyarakat agar kritis dalam melakukan pemilihan di 2019 ini. Sudah jelas seluruh pemuka agama, pemuka adat di republik ini menentang politik uang. Jadi pilihan Anda adalah pilihan yang dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan," ujarnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X