Google Indonesia Harap Pemilih Bijak dan Cerdas di Pemilu 2019

Kompas.com - 27/03/2019, 13:45 WIB
Head of Public Policy and Government Relations Google Indonesia, Putri Alam dalam Media Briefing Jelang Pemilu, di Kaum Jakarta, Rabu (27/3/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comHead of Public Policy and Government Relations Google Indonesia, Putri Alam dalam Media Briefing Jelang Pemilu, di Kaum Jakarta, Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Google Indonesia berharap masyarakat bersikap bijak dan cerdas dalam menentukan pilihannya di Pemilu 2019.

Hal itu merespons banyaknya hoaks dan disinformasi di dunia maya terkait Pemilu 2019. Fenomena maraknya hoaks dan disinformasi dinilai bisa terjadi di negara-negara yang akan melaksanakan Pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Head of Public Policy and Government Relations Google Indonesia, Putri Alam dalam Media Briefing Jelang Pemilu, di Kaum Jakarta, Rabu (27/3/2019).

"Harapannya supaya pemilih indonesia itu lebih cerdas dan lebih mengetahui dan lebih bijak. Dan paling penting berpartisipasi. Kalau kita aja (Google Indonesia) excited untuk aktif mendukung pemilu, kita ingin masyarakat juga tentu ikut berpartisipasi," kata Putri.

Baca juga: KPU Tak Rela Pemilih Jadi Irasional gara-gara Hoaks dan Disinformasi

Untuk mendukung pemilih, Google Indonesia menempuh tiga strategi, yaitu membuat sistem rating situs yang mementingkan kualitas, menangkal pihak yang tak bertanggungjawab dan memberikan konteks kepada pemilih.

Sistem rating situs, memungkinkan situs-situs informasi terpercaya bisa berada di peringkat teratas dalam mesin pencarian. Hal ini guna mendukung pemilih mendapatkan informasi yang kredibel dalam Pemilu 2019.

"Kita ingin men-surface authoritative sources, sumber-sumber informasi yang terpercaya pasti akan tingkatannya di Google Search lebih awal," kata dia.

Kedua, menangkal pihak yang tak bertanggungjawab (bad actors). Menurut Putri, pihak-pihak yang terindikasi berniat jahat dan mengganggu proses pemilihan dengan hoaks dan disinformasi, segera ditangkal Google.

Baca juga: Wiranto: Siapa Bilang Pemerintah Enggak Kerja? Itu Hoaks, Lawan!

"Jadi kalau pelaku-pelaku yang jelas punya niat jahat, di Google akan di-take down. Ketiga, giving users more context. Jadi masyarakat dikasih banyak lagi sudut pandang dari berbagai segi," katanya.

Putri menilai melawan hoaks dan disinformasi merupakan hal penting. Oleh karena itu perlu kerja sama banyak pihak guna memastikan pemilih bisa mendapatkan akses informasi yang berkualitas.

"Dan yang tidak kalah penting, kami juga melakukan upaya-upaya di luar cakupan produk kami untuk mendukung ekosistem jurnalistik yang sehat, bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan peneliti, serta mengantisipasi risiko-risiko," katanya.

"Kami sangat terbuka untuk melakukan dialog konstruktif dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pers mengenai solusi lebih lanjut. Kami berfokus untuk mendukung jutaan warga Indonesia yang akan memberikan suara mereka dalam pemilu mendatang," sambungnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Keabsahan Surat Rizieq Shihab | Jokowi Minta Polisi-Jaksa Pemeras Dipecat

[POPULER NASIONAL] Keabsahan Surat Rizieq Shihab | Jokowi Minta Polisi-Jaksa Pemeras Dipecat

Nasional
Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan, Ini Alasannya...

Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan, Ini Alasannya...

Nasional
Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Nasional
Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X