Mendagri Minta Ormas Ikut Sosialisasikan Pemilu untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Kompas.com - 27/03/2019, 12:52 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan agar organisasi kemasyarakatan ( ormas) terlibat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Keterlibatan itu melalui peran aktif untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada 17 April 2019.

Hal itu dikatakan Tjahjo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Pemilu Bertepatan dengan Perayaan Paskah, Partisipasi Pemilih di NTT Terancam Menurun

"Tolong bisa digerakkan, diorganisir, bisa diajak untuk ikut mensosialisasikan pemilu, mengajak masyarakat untuk menggunakan haknya dengan baik, datang ke TPS, sehingga tingkat partisipasi politik bisa berjalan dengan baik," kata Tjahjo.

Dengan cara ini, menurut dia, diharapkan bisa mendorong partisipasi pemilih.

"Saya mohon titip libatkan ormas kemasyarakatan yang cukup besar di negara kita ini, ada 400.000 lebih ormas, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai yang ada di tingkat paling bawah," ujar Tjahjo.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih pilpres pada 2004 yakni sebesar 79,76 persen pada putaran pertama dan 74,44 persen di putaran kedua, 2009 (72,09 persen), dan 2014 (70 persen).

Baca juga: Peneliti CSIS Ungkap 4 Faktor Penentu Partisipasi Pemilih di Pemilu 2019

Sebelumnya, peneliti CSIS Arya Fernander menilai, ada empat faktor yang menentukan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019, khususnya pada pemilihan presiden (Pilpres).

Pertama, sistem pemilu; kedua, isu negatif dan kampanye hitam; ketiga, durasi kampanye yang panjang, dan keempat, integritas penyelenggara pemilu.

DOK FOUNDING FATHERS HOUSE/DIAN PERMATA Data Biaya Pemilu 2009-2019 - (DOK FOUNDING FATHERS HOUSE/DIAN PERMATA)

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X