Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Tak Masalah Menteri Ikut Kampanye

Kompas.com - 27/03/2019, 08:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah bila ada menteri yang ikut berkampanye dalam kampanye akbar yang berlangsung pada 24 Maret hingga 13 April.

Sebab, Kata Kalla, sebelum kampanye akbar, beberapa menteri juga turut menjadi juru kampanye namun tidak menggangggu kinerja mereka. Kalla mengatakan, biasanya menteri yang ikut dalam kampanye terbuka ialah menteri yang berasal dari partai politik.

"Ya justru banyak menteri ikut sebelum ini (kampanye akbar). Ini kan suatu kampanye terbuka, jadi resmi kampanye. Sebelumnya kan, kunjungan kenegaraan, kunjungan pemerintahan, itu menteri-menteri pada ikut. Kalau ini (kampanye akbar) enggak," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Putusan Bawaslu: Menteri Desa Langgar Administrasi Pemilu karena Tak Cuti Kampanye

Ia mengatakan, meski sejumlah menteri dari partai politik ikut berkampanye di kampanye akbar, roda pemerintahan tetap berjalan normal. Rapat-rapat pemerintahan tetap berjalan seperti biasa dengah intensitas yang sedikit berkurang.

Ia yang dilimpahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan selama Presiden Joko Widodo berkampanye juga kerap menelepon para menteri untuk mengontrol kinerja mereka. Dengan demikian target kerja pemerintah tetap bisa tercapai.

"Ya tetap jalan lah. Menteri-menteri juga setiap hari saya teleponin," ujar Wapres.

Baca juga: Menteri PANRB: ASN Tak Netral Kurang dari Satu Persen

"Sebulan terakhir ini kan masa politik terakhir, sebulan ini pasti kegiatan berbeda lah dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu kan Anda lihat sendiri, sidang kabinet bisa 10 kali seminggu. Tapi sekarang ini, karena kesibukan masing-masing. Tapi tugas rutin tetap jalan," lanjut dia.

Kompas TV Hari ini (23/3), partai politik dan tim sukses pasangan calon presiden-calon wakil presiden menandatangani komitmen bersama kampanye terbuka Pemilu 2019. Mereka berjanji mengedepankan program dan gagasan dalam tahapan kampanye rapat umum.<br /> Dalam deklarasi komitmen bersama yang diselenggarakan di Kantor Badan Pengawas Pemilu, juga dihadiri menteri dalam negeri, dan perwakilan TNI dan Polri. Mereka berkomitmen untuk tetap netral selama masa kampanye terbuka atau rapat ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com