Lawan Korupsi, Parpol Bisa Apa?

RIUH rendah kontestasi pemilihan presiden tak bisa dimungkiri mendominasi Pemilu 2019. Kegaduhan pemilihan presiden telah menenggelamkan pemilihan anggota legislatif (DPR dan DPRD) serta DPD yang akan dilakukan secara serentak pada 17 April 2019.

Seluruh konsentrasi, baik dari partai politik, media, maupun masyarakat, seakan terfokus pada pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak kampanye dimulai pada 23 September 2018 lalu.

Suara partai politik yang terdengar sejauh ini hanya menjadi amplifikasi bagi suara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung.

Demi soliditas koalisi, partai-partai politik tersebut menahan diri untuk menyuarakan gagasan sendiri dan berharap popularitasnya akan terkerek seiring dengan naiknya popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung, atau yang dikenal sebagai efek ekor jas.

Adapun untuk urusan kampanye pemilihan legislatif, partai politik terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada para calon anggota legislatif untuk berimprovisasi di daerah pemilihan masing-masing.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap calon wajib menggunakan visi, misi, dan program partai sebagai materi kampanye.

Kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, mengingatkan publik untuk turut mengalihkan fokus perhatian ke partai politik di masa kampanye ini.

Bagaimana sikap, gagasan, dan program partai politik untuk memberantas salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini, yakni korupsi, akan dikupas pada panggung Satu Meja The Forum, Rabu (27/3/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Partai politik penggerak demokrasi perwakilan

Belajar dari kasus yang melibatkan Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, penting untuk mengupas visi, misi, dan program partai politik peserta pemilu dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena partai politik merupakan penggerak demokrasi perwakilan.

Seperti diungkapkan peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi UII, Muhamad Saleh, sebagai penggerak demokrasi perwakilan, partai politik merumuskan rencana kebijakan publik berdasarkan aspirasi rakyat yang dituntun oleh ideologi partai.

Kebijakan tersebut ditawarkan kepada pemilih pada masa kampanye pemilu, bersama dengan calon pemimpin yang telah disiapkan oleh partai politik, termasuk dalam hal ini para calon anggota legislatif DPR dan DPRD.

Karena itu, parpol peserta pemilu seharusnya berusaha meyakinkan pemilih dengan menawarkan rencana kebijakan publik (visi, misi, dan program) yang tepat dan calon yang memiliki rekam jejak berintegritas dan kompetensi yang sudah teruji (Ramlan Surbakti, 2018).

Merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah tindak pidana korupsi yang melibatkan empat jenis jabatan publik, yakni anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga/kementerian, gubernur, dan wali kota/bupati, menunjukkan tren kenaikan selama lima tahun terakhir.

Pada 2014, tindak pidana korupsi yang melibatkan keempat jenis jabatan publik tersebut berjumlah 33 dari total 61 kasus yang ditangani KPK. Pada 2015 berjumlah 29 dari 62 kasus, 2016 sejumlah 35 dari 99 kasus, 2017 sejumlah 34 dari 123 kasus, dan 2018 melonjak mencapai 78 dari 129 kasus.