Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Lawan Korupsi, Parpol Bisa Apa?

Kompas.com - 27/03/2019, 07:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

RIUH rendah kontestasi pemilihan presiden tak bisa dimungkiri mendominasi Pemilu 2019. Kegaduhan pemilihan presiden telah menenggelamkan pemilihan anggota legislatif (DPR dan DPRD) serta DPD yang akan dilakukan secara serentak pada 17 April 2019.

Seluruh konsentrasi, baik dari partai politik, media, maupun masyarakat, seakan terfokus pada pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak kampanye dimulai pada 23 September 2018 lalu.

Suara partai politik yang terdengar sejauh ini hanya menjadi amplifikasi bagi suara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung.

Demi soliditas koalisi, partai-partai politik tersebut menahan diri untuk menyuarakan gagasan sendiri dan berharap popularitasnya akan terkerek seiring dengan naiknya popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung, atau yang dikenal sebagai efek ekor jas.

Adapun untuk urusan kampanye pemilihan legislatif, partai politik terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada para calon anggota legislatif untuk berimprovisasi di daerah pemilihan masing-masing.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap calon wajib menggunakan visi, misi, dan program partai sebagai materi kampanye.

Kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, mengingatkan publik untuk turut mengalihkan fokus perhatian ke partai politik di masa kampanye ini.

Bagaimana sikap, gagasan, dan program partai politik untuk memberantas salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini, yakni korupsi, akan dikupas pada panggung Satu Meja The Forum, Rabu (27/3/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Partai politik penggerak demokrasi perwakilan

Belajar dari kasus yang melibatkan Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, penting untuk mengupas visi, misi, dan program partai politik peserta pemilu dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena partai politik merupakan penggerak demokrasi perwakilan.

Seperti diungkapkan peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi UII, Muhamad Saleh, sebagai penggerak demokrasi perwakilan, partai politik merumuskan rencana kebijakan publik berdasarkan aspirasi rakyat yang dituntun oleh ideologi partai.

Kebijakan tersebut ditawarkan kepada pemilih pada masa kampanye pemilu, bersama dengan calon pemimpin yang telah disiapkan oleh partai politik, termasuk dalam hal ini para calon anggota legislatif DPR dan DPRD.

Karena itu, parpol peserta pemilu seharusnya berusaha meyakinkan pemilih dengan menawarkan rencana kebijakan publik (visi, misi, dan program) yang tepat dan calon yang memiliki rekam jejak berintegritas dan kompetensi yang sudah teruji (Ramlan Surbakti, 2018).

Merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah tindak pidana korupsi yang melibatkan empat jenis jabatan publik, yakni anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga/kementerian, gubernur, dan wali kota/bupati, menunjukkan tren kenaikan selama lima tahun terakhir.

Pada 2014, tindak pidana korupsi yang melibatkan keempat jenis jabatan publik tersebut berjumlah 33 dari total 61 kasus yang ditangani KPK. Pada 2015 berjumlah 29 dari 62 kasus, 2016 sejumlah 35 dari 99 kasus, 2017 sejumlah 34 dari 123 kasus, dan 2018 melonjak mencapai 78 dari 129 kasus.

Persentase kasus korupsi yang melibatkan keempat jenis jabatan publik pun mengalami lonjakan drastis pada 2018, yakni 60 persen dari total kasus korupsi yang ditangani KPK, dibandingkan 28 persen pada tahun sebelumnya.

Dari sajian data-data di atas, di satu sisi dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik gagal mengatasi masalah korupsi. Bahkan turut menyumbang terhadap makin parahnya korupsi yang menggerogoti bangsa ini.

Pejabat di keempat jenis jabatan publik tersebut, yakni anggota legislatif, menteri, gubernur, dan wali kota/bupati, nyaris semuanya (jika tidak ingin dikatakan seluruhnya) merupakan produk dari partai politik sebagai penggerak demokrasi perwakilan.

Partai politik menyiapkan calon pemimpin (termasuk calon anggota legislatif) untuk ditawarkan kepada pemilih pada masa kampanye pemilu dan pilkada. Partai politik pula yang mengajukan calon menteri untuk dipilih oleh presiden guna mewarnai sebuah kabinet pelangi.

Bagaimana sikap partai politik dalam pemberantasan korupsi akan dikupas mendalam pada panggung Satu Meja The Forum di Kompas TV, nanti malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.