Kalla Minta Timses Jokowi Tak Bikin Kesalahan di Masa Kampanye Akbar

Kompas.com - 26/03/2019, 22:14 WIB
Calon presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersama Dewan Pengarah Jenggala Center Jusuf Kalla memberikan keterangan pers seusai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional Jenggala Center di Jakarta, Minggu (3/2/2019). Kegiatan tersebut untuk menyatukan langkah Jenggala Center dalam pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin dalam Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANCalon presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) bersama Dewan Pengarah Jenggala Center Jusuf Kalla memberikan keterangan pers seusai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional Jenggala Center di Jakarta, Minggu (3/2/2019). Kegiatan tersebut untuk menyatukan langkah Jenggala Center dalam pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin dalam Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta tim sukses Jokowi-Ma'ruf tak berbuat kesalahan dalam kampanye akbar yang berlangsung hingga 13 April.

Ia mengatakan, tak perlu strategi khusus dalam kampanye akbar, sebab yang terpenting adalah tidak adanya kesalahan yang justru dimainkan menjadi isu besar oleh penantang. Isu yang digoreng bisa jadi menggerus elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Yang paling penting itu jangan bikin kesalahan. Seperti yang saya katakan, politik itu seperti main badminton, dapat poin kalau smash masuk atau lawan membuat kesalahan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Sebut Ada Bendera HTI di Kampanye Prabowo, Ini Kata Fadli Zon

Ia pun meyakini Jokowi-Ma'ruf bisa meraih kemenangan hingga 62 persen sebagaimana yang telah dicanangkan Jokowi namun harus diiringi dengan kerja keras. Sebab, berdasarkan survei sejumlah lembaga, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf belum mencapai angka 60 persen.

Kalla menambahkan beberapa hal yang masih harus dilakukan ialah menyampaikan secara masif program-program andalan Jokowi seperti Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra-kerja.

Baca juga: Kampanye di Lombok, Prabowo Targetkan 90 Persen Suara

"Tidak ada yang tidak mungkin dalam suatu pemilu yang demokratis, bahwa itu (target 62 persen) bisa saja tetapi tentu harus diupayakan kerja keras. Karena berdasarkan survei-survei paslon 01 masih di bawah angka itu. Namun demikian tidak ada yang tidak mungkin," tutur Kalla.

"Jadi sisa tiga minggu, yang paling penting tiga minggu ini lebih kepada show off force, atau memperlihatkan dukungan-dukungan dan itu sangat penting," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X