Pembubaran HTI Dinilai Jadi Senjata Jokowi pada Debat Keempat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa menjadi senjata bagi calon presiden petahana Joko Widodo dalam debat pilpres keempat.

Adi menilai, pembubaran itu menandakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang berkomitmen menjaga Pancasila.

"Artinya Jokowi mengambil risiko berhadap-hadapan dengan kelompok-kelompok yang selama ini tidak mengakui pancasila dan demokrasi sebagai sistem politik kita," kata Adi saat dihubungi, Selasa (26/3/2019).

Ideologi menjadi salah satu bagian dari tema di debat pilpres keempat Sabtu, (30/3/2019). Dalam debat kali ini, Jokowi akan berhadap-hadapan dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Baca juga: MA Tolak Kasasi HTI

Adapun calon wakil presiden tak akan ikut ambil bagian dalam debat keempat ini. Selain soal ideologi, tema debat mencakup pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.

Adi menilai dalam debat nanti Jokowi cukup memaparkan kembali soal langkah pemerintah membubarkan HTI untuk menegaskan komitmennya dalam menjaga ideologi pancasila. Apalagi langkah pembubaran tersebut juga sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan.

"Secara ideologi, Jokowi ini orang yang berani mengambil risiko untuk menggebuk ormas yang tidak menjunjung tinggi pancasila dan NKRI," kata Adi.

Adi menilai latar belakang Jokowi yang berasal dari kalangan sipil justru menjadi alasan mengapa mantan pengusaha mebel itu berani membubarkan HTI. Menurut dia, pemimpin sipil memang cenderung berani mengambil risiko berhadap-hadapan dengan kelompok-kelompok yang kontra dengan Pancasila.

Sementara pemimpin militer, menurut dia, cenderung tidak mau ambil risiko dan tidak mau dimusuhi oleh kelompok manapun. Pemimpin militer akan meminimalisasi kelompk-kelompok yang berseberangan dengan cara merangkul dengan alasan pembinaan.

"SBY begitu. HTI itu kan besar juga di zaman SBY. Cuma karena Pak SBY cenderung tidak mau berkonfrontasi. Karena dianggap kelompok-kelompok radikal ini bisa dibina dengan cara pelan-pelan makanya tidak dibubarkan," ujar Adi.

"Tapi kelompok ini pintar juga menyembunyikan agenda politiknya. Mereka tidak konfrontasi terhadap negara tapi pada saat bersamaan mereka semakin konsolidatif. Mereka melebarkan sayap politiknya dimana-mana," tambahnya.