KPK Ingatkan Jajaran Petinggi Krakatau Steel untuk Serius Berbenah

Kompas.com - 26/03/2019, 15:31 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar jajaran pimpinan dan pegawai PT Krakatau Steel serius membenahi sistem di internal perusahaan.

KPK berharap celah korupsi dapat diatasi dengan baik.

"Jangan sampai kasus hukum terulang kembali," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Febri mengatakan, Krakatau Steel adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berarti penting dalam produksi dan perekonomian di Indonesia.

Dengan demikian, upaya menjaga agar BUMN bersih dari korupsi adalah salah satu pekerjaan yang wajib jadi perhatian bersama.

Baca juga: Selama 12 Jam, KPK Geledah 6 Ruangan di Kantor Krakatau Steel

Menurut KPK, BUMN seharusnya dapat memberikan contoh yang lebih kuat bagi sektor swasta. Hal itu perlu agar bisnis dapat dilakukan secara sehat.

Para pejabat BUMN diminta dapat memisahkan secara tegas antara kepentingan pribadi dan korporasi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro sebagai tersangka.

Tiga orang lain yang dijadikan tersangka merupakan pihak swasta. Mereka adalah Alexander Muskitta selaku perantara dan penerima suap, serta dua orang dari perusahaan manufaktur, yaitu Kenneth Sutardja dari PT Grand Kartech dan Yudi dari Group Tjokro.

Baca juga: Dirut Krakatau Steel Tak Tahu Proyek yang Diduga Dikorupsi Direkturnya

Kasus ini terkait rencana pengadaan barang dan peralatan oleh Direktorat Teknologi dan Produksi PT KS (Krakatau Steel) Tahun 2019, yang masing-masing bernilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar.

Alex diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Wisnu dan disetujui.

Mereka sepakat menunjuk PT Grand Kartech dan Tjokro Group, yang kemudian berencana memberi commitment fee senilai 10 persen dari nilai kontrak yang akan diberikan.

Alex diduga bertindak mewakili dan atas nama Wisnu.

Baca juga: Salah Satu Direkturnya Ditangkap KPK, Krakatau Steel Tunjuk PLT

Sejak 20 Maret 2019, Alex menerima Rp 50 juta dari Yudi, atau setengah dari permintaan senilai Rp 100 juta.

Kemudian, Alex menerima uang dari Kenneth senilai Rp 45 juta dan 4.000 dollar Amerika Serikat dari total uang yang diminta senilai Rp 50 juta.

Seluruh uang itu kemudian disetorkan ke rekening Alex.

Pada 22 Maret 2019, Alex menyerahkan Rp 20 juta kepada Wisnu di sebuah kedai kopi di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, melalui sebuah kantong kertas berwarna coklat.

Dari Alex, tim KPK mengamankan sebuah buku tabungan atas nama Alex.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X