TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut Ada Bendera HTI di Kampanye Prabowo, Ini Kata Fadli Zon

Kompas.com - 25/03/2019, 19:47 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon meminta masyarakat tidak terprovokasi terkait kabar adanya bendera Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) saat kampanye rapat umum calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Manado, Minggu (24/3/2019).

Fadli mengatakan, yang dikibarkan oleh peserta saat kampanye Prabowo merupakan bendera yang bertuliskan kalimat tauhid.

"Jangan termakan oleh provokasi-provokasi semacam itu dan saya kira itu korelasinya kalimat tauhid itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Tak Mungkin HTI Terlibat dalam Kampanye Prabowo

Fadli menjelaskan, bendera dengan kalimat tauhid tersebut bukan merupakan bendera HTI.

Bendera tauhid itu, kata Fadli, sering juga digunakan dalam acara-acara reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212.

"Saya kira apa masalahnya di bendera Rasulullah dan isinya saya kira kalimat tauhid, itu ajaran Islam," kata Fadli.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Antara, Juru bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf (TKN) Ace Hasan Syadzily menyebut bendera Al-Liwa yang merupakan panji Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkibar di tengah kampanye terbuka Prabowo Subianto di Manado, Minggu.

"Semakin jelas dan nyata Prabowo-Sandi didukung kelompok eks HTI. Indikasinya, keberanian mereka mengibarkan bendera Al-Liwa di panggung utama kampanye (Prabowo) di Kota Manado, bendera itu tampak tegak berdiri," ujar Ace dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Ace mengatakan bendera Al-Liwa adalah bendera yang menjadi panji HTI, yakni kelompok yang selama ini selalu menyuarakan konsep khilafah dan anti terhadap "nation-state", yang secara terang-terangan mengakui ingin menegakkan sistem khilafah yang anti-Pancasila.

Baca juga: BPN Bantah Ada Bendera HTI dalam Kampanye Prabowo di Manado

"Eks HTI selama ini ada di balik pendukung utama Prabowo-Sandi. Mereka sangat militan melawan pemerintahan Jokowi karena Pemerintahan Jokowi bersikap tegas terhadap organisasi yang ingin mengancam ideologi Pancasila dan NKRI," kata Ace.

Ace mempertanyakan mengenai berkibarnya bendera HTI dalam kampanye terbuka Prabowo di Manado.

"Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang patriotik dan nasionalis tidak berani bersikap dengan tegas hanya karena ingin mendapatkan dukungan elektoral," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X