TKN Jawab Kritik Kubu Prabowo-Sandiaga soal Isu Korupsi di Lingkaran Jokowi

Kompas.com - 25/03/2019, 15:42 WIB
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Ace Hasan Syadzily menanggapi kritik yang dilontarkan oleh Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) soal maraknya kasus korupsi di lingkungan atau lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

Ace menilai, berbagai kasus yang muncul belakangan ini justru menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak tebang pilih.

"Soal korupsi itu kan masalah kita bersama dan Pak Jokowi telah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak tumpul ke atas," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

"Kita berikan kewenangan pada KPK untuk menindaknya tanpa pandang bulu jika memang dinilai bahwa korupsi tersebut merusak bangsa. Maka silakan dan itu terbukti," tuturnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi-Maruf 53,6 Persen, Prabowo-Sandi 35,4 Persen

Ace mencontohkan, kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Menurut dia, Presiden Jokowi tak mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK meski PPP merupakan parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Karena proses penindakan itu ada di domainnya KPK, yang diperkuat adalah tetap menempatkan KPK sebagai institusi yang melakukan pemberantasan korupsi," kaa Ace.

Di sisi lain, Presiden juga berkomitmen dalam menerapkan berbagai strategi pemberantasan korupsi.

Baca juga: Survei Vox Populi: Jokowi-Maruf 54,1 Persen, Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen

Hal itu, kata Ace, dapat dilihat dari berbagai langkah konkret yang dilakukan, antara lain upaya mereformasi birokrasi dan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Selain itu, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X