Survei Charta Politika: 65,9 Persen Puas Kinerja Jokowi-JK

Kompas.com - 25/03/2019, 15:08 WIB
Jokowi dan Jusuf Kalla. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAJokowi dan Jusuf Kalla.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei terbaru Charta Politika 1-9 Maret 2019 menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebanyak 14,8 persen responden mengatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi-JK dan sebanyak 51,1 persen lainnya cukup puas. Jika dijumlahkan, responden yang puas dengan kinerja Jokowi-JK selama empat tahun terakhir mencapai 65,9 persen.

Sisanya 27,1 persen menjawab kurang puas dan 2,6 persen lainnya menjawab tidak puas sama sekali. Jika ditotal, jumlah responden yang tak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK 29,8 persen.

"Jumlah responden yang puas masih lebih tinggi dibandingkan yang tidak puas," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam rilis survei di kantornya di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Yunarto mengatakan, Jokowi mendapat penilaian positif pada pembangunan infrastruktur. Sebanyak 64,8 persen responden mengatakan sudah merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur yang selama ini digenjot oleh pemerintah.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi-Maruf 53,6 Persen, Prabowo-Sandi 35,4 Persen

Namun, Jokowi mendapatkan penilaian negatif dari sektor ekonomi yang menyangkut langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sebanyak 36,3 persen responden menilai harga-harga kebutuhan pokok yang mahal masih menjadi masalah utama di Indonesia. Sementara 17 persen responden menilai sulitnya mencari kerja menjadi masalah pokok yang kini dihadapi oleh bangsa ini.

Kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah membuat elektabilitas Jokowi yang kini mencalonkan diri kembali bersama Ma'ruf Amin juga cukup tinggi dibanding rivalnya. Kendati demikian, tak semua masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintah mu memilih Jokowi-Ma'ruf.

Survei Charta Politika menunjukkan, Jokowi-Ma'ruf Amin dipilih oleh 53,6 persen responden. Sementara responden yang memilih Prabowo-Sandi sebesar 35,4 persen.

Sisanya sebanyak 11 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Jokowi-Ma'ruf masih unggul dengan selisih 18,2 persen," kata Yunarto.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2.000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error lebih kurang 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X