Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 6 Mei dan Idul Fitri 5 Juni

Kompas.com - 25/03/2019, 14:13 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedhar Nashir (kedua kiri) memberikan pemaparan saat jumpa pers jelang Ramadan di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (14/5). Berdasarkan hasil Hisab yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tadjid, PP Muhammadiyah  telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1439 Hijriyah jatuh pada hari Kamis 17 Mei 2018. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc/18. Andreas Fitri AtmokoKetua Umum PP Muhammadiyah Haedhar Nashir (kedua kiri) memberikan pemaparan saat jumpa pers jelang Ramadan di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (14/5). Berdasarkan hasil Hisab yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tadjid, PP Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1439 Hijriyah jatuh pada hari Kamis 17 Mei 2018. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1440 H jatuh pada 6 Mei 2019. Sementara Idul Fitri jatuh pada 5 Juni 2019.

Hal tersebut ditentukan berdasarkan hasil perhitungan hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam Maklumat PP Muhammadiyah, dijelaskan pula mengenai hari-hari besar lain umat Islam sebagai berikut:

- 1 Zulhijah 2019 akan bertepatan dengan hari Jumat pada 2 Agustus 2019.

- Hari Arafah 9 Zulhijah 1440 Hijriah jatuh pada hari Sabtu pada 10 Agustus 2019.

- Idul Adha 10 Zulhijah akan bersamaan dengan hari Ahad yakni  11 Agustus 2019.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah," kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X