JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menyelesaikan persoalan keterbatasan jaringan internet dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Sebab, masih ada 39 persen siswa yang masih mengikuti UN berbasis kertas lantaran terkendala jaringan internet.
Baca juga: Terkendala Jaringan, 9 Persen Peserta UN Masih Gunakan Kertas
Bahkan di Pulau Jawa, yakni 48 persen siswa di sekolah di Kabupaten Garut, masih menjalani UN berbasis kertas lantaran terkendala jaringan internet.
"Di Pulau Jawa sekali pun, belum semua sekolah bisa mengikuti UNBK karena masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Contohnya, di Kabupaten Garut. Karena masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan internet," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Senin (25/3/2019).
Baca juga: Jangan Lakukan 5 Hal Ini Bila Tidak Ingin Dikeluarkan dari UN 2019
Ia berharap pemerintah memberikan respons cepat agar masalah ini tidak terulang pada tahun mendatang. Karena itu, ia menyatakan harus ada keberanian dari pemerintah untuk menetapkan target semua peserta ujian bisa mengikuti UNBK.
Untuk itu, lanjut Bamsoet, sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementeriam Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) menjadi sangat penting.
Bamsoet meminta Kemdikbud memberikan data dan informasi tentang daerah atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot) agar ditindaklanjuti Kominfo.
Baca juga: Jelang UN Minggu Depan, Kemendikbud Bagikan Kisi-kisi di Sini
Ia menilai, hambatan pelaksanaan UNBK berkaitan dengan progres proyek Palapa Ring barat, tengah dan timur.
Sebab, kata Bamsoet, publik telah diberi pemahaman bahwa proyek Palapa Ring akan mewujudkan seluruh wilayah Indonesia saling terkoneksi sinyal dan internet.
"Kami berharap pemerintah bisa segera merampungkan proyek Palapa Ring dengan semua aspek pendukungnya, agar pada tahun mendatang tidak ada lagi faktor yang menghambat UNBK di seluruh wilayah tanah air," lanjut dia.