Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Selesaikan Keterbatasan Jaringan Internet untuk Menunjang UNBK

Kompas.com - 25/03/2019, 12:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menyelesaikan persoalan keterbatasan jaringan internet dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Sebab, masih ada 39 persen siswa yang masih mengikuti UN berbasis kertas lantaran terkendala jaringan internet.

Baca juga: Terkendala Jaringan, 9 Persen Peserta UN Masih Gunakan Kertas

Bahkan di Pulau Jawa, yakni 48 persen siswa di sekolah di Kabupaten Garut, masih menjalani UN berbasis kertas lantaran terkendala jaringan internet.

"Di Pulau Jawa sekali pun, belum semua sekolah bisa mengikuti UNBK karena masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Contohnya, di Kabupaten Garut. Karena masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan internet," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Senin (25/3/2019).

Baca juga: Jangan Lakukan 5 Hal Ini Bila Tidak Ingin Dikeluarkan dari UN 2019

Ia berharap pemerintah memberikan respons cepat agar masalah ini tidak terulang pada tahun mendatang. Karena itu, ia menyatakan harus ada keberanian dari pemerintah untuk menetapkan target semua peserta ujian bisa mengikuti UNBK.

Untuk itu, lanjut Bamsoet, sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementeriam Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) menjadi sangat penting.

Bamsoet meminta Kemdikbud memberikan data dan informasi tentang daerah atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot) agar ditindaklanjuti Kominfo.

Baca juga: Jelang UN Minggu Depan, Kemendikbud Bagikan Kisi-kisi di Sini

Ia menilai, hambatan pelaksanaan UNBK berkaitan dengan progres proyek Palapa Ring barat, tengah dan timur.

Sebab, kata Bamsoet, publik telah diberi pemahaman bahwa proyek Palapa Ring akan mewujudkan seluruh wilayah Indonesia saling terkoneksi sinyal dan internet.

"Kami berharap pemerintah bisa segera merampungkan proyek Palapa Ring dengan semua aspek pendukungnya, agar pada tahun mendatang tidak ada lagi faktor yang menghambat UNBK di seluruh wilayah tanah air," lanjut dia.

Kompas TV Mendikbud Muhadjir Effendy menjamin Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK sederajat akan berjalan lancar dan UN tidak mungkin dihapus, karena amanah undang-undang mengenai standar pendidikan nasional. Namun demikian pihaknya mengaku pelaksanaan UNBK saat ini masih belum merata, lantaran terkendala teknis dan jaringan yang belum memadai. #ujiannasional #mendikbud
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com