Hasto Sebut Pemilu 2019 Titik Kritis bagi Penerima KIP dan KIS

Kompas.com - 24/03/2019, 12:04 WIB
Sekretaris TKN, Hasto Kristianto (tengah) di acara konsolidasi PDIP di Surabaya, Sabtu (16/3/2019) KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALSekretaris TKN, Hasto Kristianto (tengah) di acara konsolidasi PDIP di Surabaya, Sabtu (16/3/2019)

TANGERANG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Pemilu 2019 sebenarnya merupakan momen kritis bagi rakyat penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Hasto mengatakan, selama 4,5 tahun, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menyerahkan KIS kepada 92 juta warga Indonesia dan KIP kepada 13 juta lainnya.

"Itu karena perjuangan kita bersama," ujar Hasto dalam kampanye terbuka PDI Perjuangan di Alun-alun Kota Tangerang, Banten, Minggu (24/3/2019).

Baca juga: Jokowi: Siapa yang Sudah Coba MRT? Tunjuk Jari...

Apabila Jokowi yang saat ini berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin memenangkan Pemilu 2019, Hasto memastikan bahwa program-program tersebut tetap dilanjutkan.

Bahkan, lanjut dia, Jokowi-Ma'ruf akan meningkatkan kualitas program yang sudah ada sekaligus menambah program baru.

Selain itu, akan ada Kartu Sembako, KIP Kuliah, dan Kartu Prakerja.

Baca juga: Setelah Resmikan MRT Fase I, Jokowi Canangkan Pembangunan Fase II

Ia meyakini warga Banten turut merasakan kinerja positif pemerintahan Jokowi selama 4,5 tahun.

Ia pun mengajak warga Banten kembali memenangkan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019.

"Kita harus bertekad untuk betul-betul menang demi memastikan keberlanjutan program tersebut," kata Hasto.

Baca juga: Jokowi: Hari Ini Sebuah Peradaban Baru Akan Kita Mulai...

Dalam kampanye itu, Hasto ditemani Ketua DPP PDIP Bambang DH, mantan gubernur Banten Rano Karno, Ketua PW NU Banten KH Bunyamin, Tim KMA Habib Sholeh Almuhdar, dan para caleg partai dari kalangan artis.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X