Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Sejumlah Menteri Siap Jadi Jurkamnas Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 23/03/2019, 14:19 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, sejumlah menteri akan menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada kampanye rapat umum.

"Kami juga siapkan nanti dari jurkamnas ulama, pimpinan partai politik, dan para menteri yang mengambil cuti untuk membantu seluruh kampanye rapat umum," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

Hasto menyebutkan, para menteri yang menjadi jurkamnas adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri.

Baca juga: TKN Prediksi Undecided Voter jadi Penyebab Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun

"Menteri-menteri dari partai ini akan mengajukan cuti. Sudah ada perencanaan detail untuk jurkamnas menteri, masing-masing sudah ada berdasarkan segmentasi pemilihnya," ungkapnya.

Dia menjelaskan tidak semua menteri yang saat ini bertugas di pemerintahan Jokowi-JK menjadi jurkamnas.

Baca juga: TKN Rilis Jadwal Kampanye Rapat Umum Jokowi-Maruf hingga Akhir Maret

Adapun menteri yang bertugas sebagai jurkamnas, lanjut Hasto, juga tidak mengikuti seluruh jadwal kampanye rapat umum Jokowi-Ma'ruf. Mereka khusus untuk kampanye Sabtu dan Minggu.

"Tidak seluruh jadwal kampanye rapat umum mereka ikuti, khususnya Sabtu dan Minggu saja," katanya.

Hasto menyatakan beberapa menteri tersebut berperan menguatkan basis tingkat keterpilihan Jokowi-Ma'ruf seperti di kelompok pemilih dari petani, anak muda, dan sebagainya.

Kompas TV Pemilu serentak 2019 ini kompleks, analisis mengenai efek ekor jas membingungkan partai politik dan calegnya dalam bekerja. Pada satu sisi harus mendukung capres sesuai putusan pimpinan partai, tetapi pada sisi lain harus memenangi kursi DPR. Caleg dan partai politik yang partainya tidak terasosiasi dengan capres mengambil jalur aman bagaimana bekerja untuk partai agar bisa lolos ke parlemen. Dari sisi media, pemberitaan hanya tertuju pada calon presiden. Simak Ulas Kompas terkait partai politik bisa lebih sederhana bersama General Manager Penelitian dan Pengembangan Kompas Toto Suryaningtyas berikut ini. #LitbangKompas #Pilpres2019 #elektabilitas #surveilitbangkompas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com