Bawaslu dan Peserta Pemilu Deklarasi Komitmen Bersama Lancarkan Kampanye Rapat Umum

Kompas.com - 23/03/2019, 10:22 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Bawaslu, dan perwakilan TKN serta BPN dalam Deklarasi komitmen bersama menjelang kampanye rapat umum dan iklan kampanye pemilu 2019 di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Sabtu (23/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Bawaslu, dan perwakilan TKN serta BPN dalam Deklarasi komitmen bersama menjelang kampanye rapat umum dan iklan kampanye pemilu 2019 di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Sabtu (23/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menggelar deklarasi komitmen bersama menjelang kampanye rapat umum dan iklan kampanye Pemilu 2019 di kantor Bawaslu, Sabtu (23/3/2019).

Dalam deklarasi tersebut, hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Ketua Bawaslu, Abhan Nur mengatakan, memasuki rapat kampanye umum yang akan dimulai pada 24 Maret 2019, dibutuhkan kesadaran dari para peserta pemilu.

Baca juga: Kampanye Rapat Umum Segera Dimulai, Ini Imbauan Bawaslu


"Tahapan pemilu berjalan terus. Memasuki kampanye rapat umum dan iklan di media massa, maka pasti ada potensi yang kompleks kalau tidak ada kesadaran dari peserta pemilu," ujar Abhan dalam sambutanya.

Abhan mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta pemilu untuk berikhtiar menciptakan pemilu yang damai, beretika, dan bermartabat.

Baginya, pendidikan politik untuk masyarakat adalah investasi bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, perhelatan Pemilu 2019 yang bermartabat dan damai diperlukan.

"Kita harus saling bersinergi, tanpa saling menjatuhkan. Masyarakat adalah subyek utama agar demokrasi berjalan dengan baik," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan ASN Tak Boleh Hadiri Kampanye Rapat Umum

Abhan mengajak peserta pemilu untuk menampilkan kampanye yang mencerdaskan masyarakat tanpa menggunakan hoaks. Pemilu damai, menurutnya, menjadi harga mati.

Sementara itu, komisioner KPU Hasyim Asy'ar, menambahkan, KPU menyambut baik ikhtiar yang dibuat oleh Bawaslu. Komitmen tersebut harus dilakukan secara nasional agar hari-hari terakhir kampanye bisa berjalan dengan lancar, aman, damai, dan demokratis.

"Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Semoga komitmen ini bisa diikuti seluruh peserta pemilu dan masyarakat," ucap Hasyim.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X