15.000 Personel TNI-Polri Amankan Pilpres di Papua

Kompas.com - 23/03/2019, 08:34 WIB
Apel pasukan Operasi Mantap Brata Matoa 2019 di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (22/3/2019) pagi. KOMPAS.com/DHIAS SUWANDIApel pasukan Operasi Mantap Brata Matoa 2019 di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (22/3/2019) pagi.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak 15.000 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan pemilu legislatif dan pemilu presiden di 29 kabupaten/kota di provinsi Papua. 

Pangdam Kodam XVII Cendrawasih Mayjen Pandit Simbiring, di Halaman kantor Gubernur Papua, Jumat (22/3/2019), meminta seluruh aparat yang ditugaskan pada operasi yang bersandi Mantap Brata Matoa 2019 itu agar bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laksanakan pengamanan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Pandit kepada seluruh personil TNI/Polri yang hadir dalam Apel pasukan Mantap Brata Matoa 2019.

Baca juga: Bahas Persiapan Pengamanan Pemilu, Polri Gelar Rapat Pimpinan


Seluruh pasukan yang terlibat, lanjut Pandit, harus paham betul mekanisme dalam proses pengamanan sehingga pilpres dan pilleg 2019 dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Ditempat yang sama, Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin menegaskan bahwa sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat bergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, sambungnya, masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.

Baca juga: Apel Pengamanan Pemilu 2019, Kodam Pattimura Libatkan 3.200 Personel

"Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019," ucapnya.

Menurut Sormin, salah satu yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pengamanan adalah media sosial. Itu karena melalui melalui media sosial banyak berita bohong menyebar yang bila tidak diantisipasi dapat berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Karenanya ia menekankan pentingnya peranan aparat TNI-Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk bisa memberikan pemahaman agar mereka dapat lebih dewasa dalam menerima informasi yang tersebar melalui media sosial.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X