15.000 Personel TNI-Polri Amankan Pilpres di Papua

Kompas.com - 23/03/2019, 08:34 WIB
Apel pasukan Operasi Mantap Brata Matoa 2019 di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (22/3/2019) pagi. KOMPAS.com/DHIAS SUWANDIApel pasukan Operasi Mantap Brata Matoa 2019 di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (22/3/2019) pagi.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak 15.000 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan pemilu legislatif dan pemilu presiden di 29 kabupaten/kota di provinsi Papua. 

Pangdam Kodam XVII Cendrawasih Mayjen Pandit Simbiring, di Halaman kantor Gubernur Papua, Jumat (22/3/2019), meminta seluruh aparat yang ditugaskan pada operasi yang bersandi Mantap Brata Matoa 2019 itu agar bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laksanakan pengamanan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Pandit kepada seluruh personil TNI/Polri yang hadir dalam Apel pasukan Mantap Brata Matoa 2019.

Baca juga: Bahas Persiapan Pengamanan Pemilu, Polri Gelar Rapat Pimpinan

Seluruh pasukan yang terlibat, lanjut Pandit, harus paham betul mekanisme dalam proses pengamanan sehingga pilpres dan pilleg 2019 dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Ditempat yang sama, Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin menegaskan bahwa sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat bergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, sambungnya, masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.

Baca juga: Apel Pengamanan Pemilu 2019, Kodam Pattimura Libatkan 3.200 Personel

"Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019," ucapnya.

Menurut Sormin, salah satu yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pengamanan adalah media sosial. Itu karena melalui melalui media sosial banyak berita bohong menyebar yang bila tidak diantisipasi dapat berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Karenanya ia menekankan pentingnya peranan aparat TNI-Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk bisa memberikan pemahaman agar mereka dapat lebih dewasa dalam menerima informasi yang tersebar melalui media sosial.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Nasional
Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X