Bawaslu Ingatkan ASN Tak Boleh Hadiri Kampanye Rapat Umum

Kompas.com - 22/03/2019, 21:40 WIB
Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja dalam sebuah diskusi di media center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja dalam sebuah diskusi di media center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menegaskan, Aparatur Sipil Negara ( ASN) tidak boleh menghadiri kampanye, termasuk jenis rapat umum.

Bahkan, di luar jam kerja dan tanpa memakai atribut dinas, para ASN tetap tak bisa terlibat.

"ASN enggak boleh berpihak, ASN enggak boleh ikuti kampanye terbuka," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Bagja mengatakan, larangan ini sudah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Baca juga: 23 ASN di Jateng Dilaporkan ke Bawaslu karena Langgar Netralitas Pemilu

Jika ASN yang melanggar aturan ini, ada sanksi yang akan diberikan berupa teguran, pemindahan tempat kerja, hingga penurunan pangkat.

Menurut dia, nantinya Bawaslu akan menentukan pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut. Kemudian, Komisi ASN akan menindaklanjutinya dengan menentukan sanksi.

Bagja menyarankan agar para ASN dapat mencari informasi terkait visi, misi, dan program para kandidat di Pemilu 2019 melalui sumber lainnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan memiliki pendapat berbeda. Wahyu menyebutkan, ASN boleh datang ke kampanye rapat umum selama di luar jam kerja dan tak menggunakan atribut.

"ASN boleh datang ke kampanye rapat umum asal sesuai ketentuan," kata Wahyu.

Baca juga: Pilpres 2019, Ridwan Kamil Ingin Tipiskan Golput dan Pastikan ASN Netral

Kampanye rapat umum akan diselenggarakan sejak 24 Maret hingga 13 April 2019.

KPU telah menetapkan zonasi kampanye bagi kedua pasangan calon serta partai politik dalam Pemilu 2019.

Masing-masing pasangan calon dan partai pendukung akan berpindah zona secara bergiliran setiap dua hari sekali.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Zonasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu 2019

 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X