Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Buka Peluang Calon Menteri dari Kalimantan Timur

Kompas.com - 22/03/2019, 18:54 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan, pihaknya akan mengakomodir usulan semua daerah di Indonesia untuk kursi kabinet, termasuk usulan menteri agar berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, jika berhasil memenangi Pilpres 2019.

Menurut Ma'ruf Amin, semua orang punya potensi untuk duduk dalam kabinet pemerintahan, asalkan punya kemampuan, jujur dan mampu mengemban amanat dari seluruh rakyat Indonesia.

"Siapapun bisa, termasuk dari Kaltim. Yang pasti untuk saat ini kita berkonsentrasi memenangi pemilu dulu," kata Ma'ruf Amin usai menghadiri acara Deklarasi Relawan Anak Republik di Gedung Convention Hall, Samarinda, Jumat (22/3/2019), dikutip dari Antara.

Baca juga: Maruf Amin Ajak Warga Kaltim Perangi Hoaks

Diketahui bahwa dalam kurun Pemerintahan RI, belum satupun putra asal Kalimantan Timur bisa duduk dalam kursi kabinet pemerintahan, meskipun banyak terlahir tokoh asal Kaltim yang mewarnai perpolitikan nasional.

Pada periode pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden, sejumlah tokoh Kaltim sempat masuk dalam bursa calon menteri seperti Zuhdi Yahya, Isran Noor dan Awang Faroek Ishak, namun tak satupun tokoh tersebut bisa menjabat sebagai menteri.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Kalimantan Timur, Syafaruddin, mengatakan bahwa tim koalisi partai pendukung pasangan nomor urut 01 pada Pilpres sangat solid untuk mewujudkan target kemenangan di Kaltim.

Baca juga: Maruf Amin Heran Ada Doa Perang Hadapi Pilpres 2019

Pihaknya menargetkan Jokowi- Ma'ruf bakal memenangi 70 persen perolehan suara di Kaltim.

"Target kita sejak awal 70 persen, dan saat ini kami bersama sembilan partai pendukung ditambah tim relawan sangat solid dan terus bergerak untuk mewujudkan target tersebut," katanya.

Disinggung terkait peluang menteri asal Kaltim, Syafaruddin enggan menanggapi dan memilih untuk berjuang dalam merebut kemenangan Pilpres.

"Saya ini posisi sebagai caleg, kosentrasi kita untuk caleg dan juga Pilpres dulu, yang terpenting menang," tegas Syafaruddin.

Kompas TV Pemilu serentak 2019 ini kompleks, analisis mengenai efek ekor jas membingungkan partai politik dan calegnya dalam bekerja. Pada satu sisi harus mendukung capres sesuai putusan pimpinan partai, tetapi pada sisi lain harus memenangi kursi DPR. Caleg dan partai politik yang partainya tidak terasosiasi dengan capres mengambil jalur aman bagaimana bekerja untuk partai agar bisa lolos ke parlemen. Dari sisi media, pemberitaan hanya tertuju pada calon presiden. Simak Ulas Kompas terkait partai politik bisa lebih sederhana bersama General Manager Penelitian dan Pengembangan Kompas Toto Suryaningtyas berikut ini. #LitbangKompas #Pilpres2019 #elektabilitas #surveilitbangkompas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com