Pesan Dewan Pers untuk Media Jelang Pemilu 2019

Kompas.com - 22/03/2019, 17:57 WIB
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (16/5/2018).KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pers mengingatkan media akan pentingnya klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi dalam penulisan berita menjelang Pemilu 2019.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, media harus berhati-hati menulis berita yang kemudian disebarkan di media sosial atau menuliskan informasi di media sosial menjadi sebuah berita.

"Tolong hati-hati membuat berita yang kemudian disebarkan di media sosial atau sebaliknya. Perlakukan seluruh yang ada di media sosial itu sebagai informasi," ujar Yosep yang biasa disapa Stanley di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Ia mengatakan, informasi di media sosial bisa dijadikan bahan awal untuk penulisan berita, tetapi perlu dilakukan klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi.

Dia mencontohkan, kasus pelaporan Tim Kampanye Nasional (TKN) atas berita Indopos yang dinilai merugikan paslon nomor urut 01.

Dalam kasus ini, Dewan Pers menemukan bahwa Indopos tidak melakukan konfirmasi dalam berita yang dimuat.

"Tidak ada konfirmasi sehingga berita yang dibantah oleh kedua pihak dimuat menjadi berita," kata Stanley.

Ia mengingatkan agar pekerja media melakukan pemeriksaan detail setiap akun yang menjadi rujukan informasi. Sebab, banyak akun yang dikelola oleh buzzer.

"Verifikasi dulu, apakah itu akun palsu atau bukan. Produk jurnalistik harus memverifikasi," ujar Stanley.

Stanley mengatakan, dengan fenomena masyarakat yang sulit membedakan berita dan hoaks, media diharapkan menjadi clearing house



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X