Romahurmuziy Hormati Penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum PPP

Kompas.com - 22/03/2019, 12:53 WIB
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat memenuhi panggilan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (22/3/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat memenuhi panggilan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (22/3/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy menghormati penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP.

Suharso ditunjuk untuk melanjutkan masa jabatan Romahurmuziy yang diberhentikan karena kasus dugaan korupsi.

Suharso dikukuhkan sebagai Plt Ketum dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP, Rabu (20/3/2019) malam.

"Kemarin saya mengikuti di musyawarah kerja nasional sudah ditetapkan Pak Suharso, saya menghormati," kata Romahurmuziy saat keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: Diberhentikan sebagai Ketum PPP, Ini Komentar Romahurmuziy

Ia juga menegaskan, pemberhentiannya sebagai ketua umum sudah mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Pemberhentian saya sesuai prosedur, karena memang yang salah satunya yang membuat AD/ART adalah saya sendiri," ujar politisi yang akrab disapa Romy itu.

"Jadi memang seluruhnya, ketum, sekretaris jenderal, ketua wilayah, sekretaris wilayah, ketua cabang, sekretaris cabang dan seluruh pengurus harian partai apabila mendapatkan status tersangka di Partai Persatuan Pembangunan dia langsung otomatis berhenti," lanjut dia.

Romy meminta kasus yang menjeratnya tak dikaitkan dengan partai lantaran masalah ini adalah urusan pribadinya.

"Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan PPP. Tolong pisahkan PPP dari persoalan yang menimpa diri saya," kata dia.

Baca juga: Pengangkatan Jadi Ketum PPP Dinilai Melanggar, Ini Jawaban Suharso Monoarfa

Dalam kasus ini, Romy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Nasional
Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X