Wiranto: Ada Pihak Gunakan Cara Kotor Singkirkan Lawan Politik di Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, ada pihak-pihak yang menggunakan cara kotor demi menyingkirkan lawan politiknya di dalam Pemilu serentak 2019.

Ia mendorong aparat keamanan menindak secara tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Baca juga: Wiranto: Pemilu 2019 Ajang Memilih Pemimpin, Bukan Mengadu Pemimpin

Hal itu diungkapkan Wiranto dalam pidato apel kesiapan menjelang Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Taxiway Pangkalan TNI Angakatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019) pagi.

"Berita-berita hoaks yang disampaikan, terutama melalui media sosial, tentunya memiliki tujuan yang politis, yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik," ujar Wiranto.

"Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu SARA. Itu telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dalam memenangi kontestasi Pemilu," lanjut dia.

Baca juga: Wiranto Sebut Penyebar Hoaks Dijerat dengan UU Terorisme, Ini Respons Mabes Polri

Maraknya hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan politik identitas, menurut Wiranto, menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh elemen bangsa Indonesia menghadapi pesta lima tahunan kali ini.

Wiranto menegaskan, cara-cara kotor tersebut menyebabkan demokrasi di Indonesia menjadi tak sehat dan merusak persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Rasionalitas masyarakat di dalam memilih calon pemimpin juga menjadi hilang.

Baca juga: Wiranto: Kalau Masyarakat Diancam dengan Hoaks untuk Tak ke TPS, Itu Terorisme

Saking masif dan terstrukturnya penggunaan cara kotor itu, Wiranto pun menyebut, itu adalah bentuk lain dari teror ke masyarakat. Ia mendorong aparat keamanan mengambil langkah tegas terkait hal tersebut.

"Karena sudah mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia, sehingga kepada para pelaku, harus diambil langkah hukum yang tegas," ujar dia.

"TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu 2019. Apabila menemukan kerawanan dan hambatan, harus mengambi tindakan tegas sesuai prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu serentak 2019," lanjut Wiranto.